Partai Demokrat sangat serius memunculkan poros ketiga menjelang pendaftaran calon pada Pemilu Presiden 2019.
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan keseriusan partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk membangun poros ketiga.
"Selain argumen-argumen politik praktis, niat kami juga didorong oleh kehendak kuat untuk mencegah konflik akibat pemilu 2014 makin panjang dan dalam membelah masyarakat," ujarnya melalui akun Twitter @RachlanNashidik, Selasa (8/5).
Menurut dia, angka pemilih mengambang dari berbagai lembaga survei terbilang tinggi mencapai 40%. Hal itu menjadi alasan gerakan #GantiPresiden2019 perlu diwaspadai oleh Presiden Joko Widodo.
Pendukung gerakan ini, sambungnya, tampak bukan cuma kubu pro-Prabowo, tetapi juga sangat boleh jadi warga yang diam-diam menginginkan adanya perubahan.
Dia menambahkan, untuk tujuan mencegah polarisasi politik jadi terlalu panjang dan dalam, pekerjaan rumah tidaklah sederhana. Poros ketiga memang syarat perlu, tapi tak cukup. Figur alternatif yang diusung harus sejalan dengan tujuan.
"Dia harus mampu mengelola kemajemukan dengan cara lebih baik," tuturnya.
Masalahnya, kata dia, elektabilitas figur-figur dalam pantauan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Indonesia pada pengelolaan kemajemukan yang lebih baik. Belum lagi, jerat Presidential Treshold 20%, telah menghadapkan aspirasi pembentukan koalisi baru kepada kemungkinan yang sangat sempit.
Pembentukan koalisi baru, yang dia sebut "jalan ketiga", cuma bisa diwujudkan bila para pemimpin partai sepandangan bahwa, utamanya, perbaikan pengelolaan kemajemukan dan profesionalitas institusi hukum tak boleh dibiarkan menunggu lebih lama.
"Kita perlu pemimpin baru. Maka perlu koalisi baru," ujarnya. (Baca: AHY Pembentukan Poros Ketiga Tak Mudah)