Partai Golkar tak usung menteri sebagai caleg

Partai Golkar mendaftarkan calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari terakhir (17/7). Tahun ini, Golkar mendaftarkan calegnya sebanyak 575 caleg ke KPU. 

Daftar caleg yang diusung Golkar disebut telah melakukan penyaringan dan pelatihan internal terlebih dahulu ditingkat daerah pemilihan (dapil).

"Kami memilih melalui proses panjang dan kita melakukan pelatihan oriantasi fungsionaris dahulu," papar Sekjen Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus di Kantor KPU, Jakarta.

Lodewijk merinci dari 575 caleg yang didaftarkan ke KPU, sebanyak 37% diantaranya merupakan caleg perempuan yang telah didik terlebih dahulu di partai berlambang beringin tersebut. Artinya, persentase tersebut melebihi dari komposisi minimal yang mengharuskan keterlibatan perempuan sebesar 30%.

Yang menarik, kali ini partai berlambang beringin tersebut tidak menyertakan kadernya yang menjabat sebagai menteri kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Seperti diketahui, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan berasal dari Partai Golkar. 

Alasannya kata Lodewijk, agar menteri yang sekarang bekerja fokus untuk menyelesaikan tugasnya di pemerintahan sampai 2019. 

Terkait, kader Golkar yang tertangkap OTT KPK, yaitu Eni Saragih pada pekan lalu. Golkar memastikan kalau partainya patuh terhadap Peraturan KPU (KPU) dan melarang narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Sehingga ia menegaskan tidak ada nama Eni Sargih dalam manifes yang diserahkan ke KPU.

"Golkar mengusung takeline Golkar bersih, bangkit, maju dan menang. Mudah-mudahan dari data yang kita sampaikan mantan koruptor atau terpidana tidak ada yang kita calonkan," kata Lodewijk.