PDI-P: Calon menteri Jokowi harus direstui Megawati

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya belum merekomendasikan nama kader yang bakal duduk sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Menurut Basarah, semua kader yang menginginkan kursi menteri harus meminta restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu. 

"Di PDI-P berlaku prerogatif Ketua Umum PDI-P. Jadi, barang siapa kader PDI-P yang akan diusulkan kepada Presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian jadi menteri, itu prerogatif Presiden," ujar Basarah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).

Sebelumnya, sebuah dokumen yang berisi format kabinet Jokowi-Ma'ruf beredar luas di media sosial. Dalam dokumen itu, terdapat nama Prananda Prabowo sebagai salah satu calon menteri Jokowi. Prananda adalah putra Megawati. 

Basarah menegaskan, isi dokumen itu tidak benar. Hingga kini, rekomendasi dari Megawati belum turun. "Jadi, khusus kader PDI-P yang akan jadi menteri, itu akan melalui instansi prerogatif. Hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDI-P yang mau diserahkan ke Presiden Jokowi," katanya.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, Megawati juga belum melakukan lobi-lobi politik ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Basarah, Megawati masih menunggu suhu politik pasca-Pilpres 2019 mendingin. 

"Pak Jokowi saat ini sedang berkonsentrasi bersama Kiai Maruf untuk melakukan konsolidasi kebangsaan akibat segregasi dan polarisasi di tengah masyarakat karena pilpres. Saya kira itu yang sedang jadi agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan," kata dia.