PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkoalisi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedua partai tersebut dikabarkan bakal mendorong Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Putu Selly Andayani dan Ketua MUI Kota Mataram, Abdul Manan, untuk maju.
Rencana koalisi ini terungkap setelah Zulkieflimansyah, Ketua Tim Pemenangan PKS untuk Pilkada Serentak di NTB 2020 yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur NTB bersilaturahmi ke kediaman Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H Rachmat Hidayat, pada Minggu malam (24/11).
Dalam pertemuan tersebut, hadir Putu Selly Andayani yang juga merupakan istri Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat. Tampak hadir Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata dan Direktur M16, sebuah Lembaga Kajian Politik dan Sosial NTB Bambang Mei Finarwanto.
Zulkieflimansyah mengaku setuju jika Putu Selly Andayani dan Abdul Manan dipasangkan di Pilkada Kota Mataram 2020. Meskipun dari NU, Zulkieflimansyah menilai Abdul Manan memiliki kapasitas dan kriteria yang diinginkan PKS. "Rekam jejaknya bagus dan kinerjanya baik," ujar Zulkieflimansyah.
Sementara itu, figur Selly yang merupkan istri Ketua DPD PDIP NTB ini dianggap salah satu Srikandi NTB. Ia merupakan sosok birokrat yang andal dengan segudang prestasi. Selly yang kini menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB, juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Mataram yang debutnya saat itu sangat diapresiasi masyarakat.
"Saya setuju kalau Bu Selly berpasangan dengan Ketua MUI Mataram (Abdul Hanan), tinggal kapan kita sepakati dan deklarasikan? Semakin cepat lebih baik," kata Bang Zul.
Ketua DPD PDIP NTB Racmat Hidayat mengatakan untuk mendeklarasikan dukungan kepada Selly dan Manan, pihaknya meminta waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. "Kami akan deklarasi Insya Allah tanggal 1 Januari 2020," kata Rachmat.
Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, membenarkan pertemuan Rachmat Hidayat dan Zul yang membahas paket Selly-Hanan. "Tampaknya memang paket Selly-Hanan ini akan diusung PDIP dan PKS. Kita lihat saja beberapa waktu ke depan," kata Bambang.
Bambang menceritakan, pembicaraan dalam pertemuan itu sangat cair dan santai, namun menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis. "Kami sangat mengapresiasi ini karena pembicaraan terbuka dan tidak ada ditutupi, publik juga boleh tahu," kata Bambang.
Ia memaparkan, dengan keterbukaan seperti ini akan muncul pola pilkada yang fair play sejak awal sehingga bakal calon lainnya yang mendaftar dan berharap mendapat dukungan dari PDIP dan PKS bisa memahami bahwa peluang mereka kecil. Hal ini juga akan meminimalkan praktik mahar politik yang kerap disoroti publik terkait partai politik tertentu.
"Jadi, tidak ada bakal calon yang hanya diberi angin segar, tidak ada yang merasa digantung dan dipermainkan mahar politik," ujar Bambang. (Ant)
