PDIP ancam sanksi kader yang tanggapi soal capres

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) perintahkan agar semua kader berdisiplin tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan wakil presiden RI. "Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberi sanksi disiplin partai," demikian bunyi surat DPP PDI-Perjuangan yang ditandatangani Ketum Megawati Soekarnoputri itu, diterima redaksi Alinea.id, Rabu (11/8).

Surat yang ditujukan kepada DPP, Fraksi di DPR RI, DPD, DPC dan Kepala Daerah dari PDI-Perjuangan itu merupakan tindak lanjut surat sebelumnya Nomor 2997, 2998, 2999 perihal Komunikasi Politik.

Juga Pasal 15 huruf F Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Tahun 2019 bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif memutuskan calon presiden.

"Skala prioritas saat ini adalah membantu rakyat dalam menangani seluruh dampak akibat Pandemi Covid-19," lanjutnya.

Ditegaskan pula dalam surat dengan Nomor 31343/IN/DPP/VIII/2021 itu bahwa peningkatan jumlah pasien Covid-19 menjadi tugas bersama. "Agar seluruh anggota dan kader Partai untuk bahu membahu, bergotong membantu rakyat," pungkasnya.