Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menjawab kritik politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, terkait jargon perubahan yang digagas Koalisi Perubahan di Pilpres 2024.
Kamhar menduga pernyataan Masinton tak lebih dari sebuah perasaan ketidaknyamanan atas Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
"Kami bisa memaklumi jika pernyataan Bang Masinton hanya dimaksudkan pada koalisi-koalisi yang dibentuk oleh parpol yang tergabung dipemerintahan Jokowi saat ini saja. Bisa jadi secara pribadi beliau ada ketidaknyamanan untuk bersanding dengan partai oposisi atau dengan figur yang diusung sebagai Capres dari Koalisi Perubahan yakni Mas Anies," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (17/2).
Masinton sebelumnya menyatakan PDIP tak mau bergabung dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, Partai Demokrat, dan PKS untuk Pilpres 2024. Dalihnya, PDIP sudah punya parpol koalisi pemerintah yang disebutnya sudah banyak membuat perubahan selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.
Menurut Kamhar, Koalisi Perubahan menganut mazhab terbuka atau inklusif. Koalisi Perubahan, terang dia, membuka diri bagi partai mana pun sepanjang memiliki platform perjuangan yang sama untuk perubahan dan perbaikan, serta berkomitmen untuk saling menguatkan.
"Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergisitas seluruh elemen bangsa termasuk kerjasama antar partai politik menjadi keharusan merespon kompleksitas problematika bangsa ini ke depan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.
Kamhar menegaskan, apapun alasan Masinton menyampaikan kritiknya, akan lebih bijak jika memahami pameo dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan.
"Dalam politik juga ada ungkapan ‘segala sesuatunya mungkin’. Jika memahami ini mestinya sebagai politisi akan jauh dari cara pandang yang eksklusif atau tertutup," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie, menyatakan tak jadi masalah apabila PDIP tak mendukung Anies, sebab setiap parpol memiliki hak dan kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikap politiknya.
"Enggak gabung juga bagus. Dalam demokrasi masing-masing punya hak. Yang penting saling menghormati," katanya kepada wartawan, Jumat (16/2).