Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate, menilai argumen yang disampaikan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai mekanisme pemilu dengan sistem proposional tertutup hanya sekedar daur ulang. Pasalnya, kata dia, perbedatan mengenai sistem terbuka atau tertutup sudah selesai pada 2008 ketika DPR melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
"Secara politik saat itu kita semua sepakat untuk menggunkan sistem proposional terbuka. Argumen yang digunakan saat ini adalah argumen daur ulang, karena ini sudah disampaikan semua dulu," kata Johnny dalam pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Rabu (4/1).
Johnny menerangkan, saat dilakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu, perdebatan mengenai sistem proposional terbuka atau tertutup sudah dibahas dengan segala argumentasinya. Puncaknya, kata dia, semua fraksi sepakat jika pemilu digelar dengan sistem proposional terbuka.
"Argumen itu sampai pada puncak sistem proposional terbuka, dengan harapan kewenangan dan hak-hak rakyat bisa digunakan, dan bisa mengetahui langsung wakil rakyatnya. Dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita," tutur Johnny.
Oleh sebab itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini mengatakan, apabila argumen yang sama dijadikan dalil, maka hal tersebut merupakan upaya perampasan hak konstitusional rakyat untuk memih wakilnya secara langsung.
"Satu hal yang Nasdem ingatkan, hak kedaulatan yang kita berikan secara luas kepada konstituen, jangan dirampas kembali," kata dia.
Senada, Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, sistem proporsional terbuka lebih ideal. Sebab, pemilih bisa lebih tahu siapa yang akan menjadi wakilnya di parlemen.
"Kami tetap melihat bahwa sistem terbuka lebih mewakili suara rakyat. Jadi parpol itu kemudian tidak menjadi egois di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, tidak percaya mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup jadi lebih baik," katanya dalam diksusi yang sama.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan alasan partainya mendorong agar pemilihan anggota legislatif (pileg) digelar dengan sistem proporsional tertutup. Selain sebagai partai kader, menurut Hasto, proposional tertutup dapat menghemat anggaran pemilu.
"Dari kalkulasi yang kita lakukan, kalau kita ekstrapolasikan saja dengan menggunakan inflasi, kita future value kan pada tahun 2004 kan ada tiga pemilu. Pileg, pilpres putaran satu, pilpres putaran dua, itu biayanya sekitar 3,9 triliun. Kalau dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya, itu perkiraan 31 triliun," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1).
Hasto menilai, model proposional tertutup lebih sederhana dan menghemat anggaran. Menurutnya, hal itu juga meminimalisir terjadi manipulasi suara.
"Dan begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks. Itu nanti semua bisa dicegah," katanya.
