PDIP nilai usulan tunda Pemilu 2024 bentuk pemaksaan kehendak 

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai, usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai bentuk pemaksaan dari segelintir elite politik. Padahal, esensi demokrasi ialah dialog, bukan pemaksaan kehendak.

Masinton meminta DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, harus menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

"Agar kita (DPR) mengingatkan bahwa demokrasi itu adalah dialog, bukan pemaksaan. Terhadap hal-hal strategis, didalogkan. Bukan gaya-gaya ngatur-ngatur kita," ujar Masinton di Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut Masinton, semangat reformasi harus tetap dijaga agar tidak muncul lagi rezim yang memaksakan kehendak. Dia pun menyatakan akan berada di barisan terdepan untuk menentang elit politik yang tetap memaksakan penundaan Pemilu 2024.

"Nah, ini dari dulu yang kita tentang gaya-gaya ngatur gini. Ini negara, negara gotong royong, semuanya didalogkan. Itu semangat dari dulu, dan saya di depan menentang cara-cara seperti itu," tegas dia.

Masinton mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dari berbagai elemen kebangsaan. Oleh karena itu, tidak ada lagi pihak yang harus mendominasi. "Ini yang kita maksud dengan demokrasi ke-Indonesiaan tadi," pungkas Masinton.

Sebelumnya, dia juga mengkritisi sejumlah menteri yang mendorong isu penundaan Pemilihan Umum 2024. Masinton mengaku melihat indikasi seolah-olah negara hanya diatur oleh segelintir elite.

"Ada semacam kegelisahan yang rasakan, juga masyarakat rasakan, seakan-akan negara ini diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton di Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

"Nah ini yang menurut saya pimpinan, melalui sidang hari ini, kegelisahan dalam konteks demokrasi kita hari ini suasananya, ketika ada menteri yang mencoba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya ini yang menurut saya ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi itu sendiri," imbuh dia.

Masinton menyatakan menghormati dan mengapresiasi partai politik yang berusaha mendorong penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Namun demikian, menurut Masinton, menunda pemilu merupakan sebuah bentuk penyabotan demokrasi.