Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menilai, pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe bertujuan untuk membangun opini sesat.
"Menurut saya, ini mencoba mengulangi untuk kembali membentuk opini sesat," katan Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (24/9).
Menurutnya, sebagai partai besar, Demokrat sebaiknya taat asas dan hukum. Terlebih, saat ini rakyat Indonesia sudah cerdas.
"Rakyat sudah cerdas dan tidak pada tempatnya lagi beropini tanpa dalil yang tdk berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Junimart meminta semua pihak mendukung kerja-kerja dari Presiden Jokowi yang prorakyat. Ia juga mengajak setiap elemen anak bangsa solid bergerak untuk kesejahteraan rakyat.
"Solid bergerak saja untuk kesejahteraan rakyat, berpolitik itu yang cerdas dan santun," tegas Junimart.
Junimart pun meminta agar Lukas Enembe taat hukum. Terkait desakan sejumlah pihak agar Partai Demokrat mencopot Lukas, Junimart menyerahkan hal tersebut kepada partai berlambang mercy tersebut.
"Ya taat asas dan taat hukum saja. Menyangkut copot-mencopot, itu menjadi hak, kebijakan dan kewenangan partai yang bersangkutan," kaya Junimart.
Senada, politikus PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira mengatakan, kasus yang menjerat Lukas Enembe merupakan kasus hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh KPK.
"Soal Hukum itu kan soal pembuktian fakta," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu.
Karena itu, kasus Lukas Enembe tidak perlu dipolitisasi atau ditarik-tarik ke dunia politik. Apalagi, kata Andreas, politik lebih terkait persepsi sementara hukum terkait pembuktian fakta.
"Kalau soal politik itu persepsi," ucap Andreas
Sebelumnya, Andi Arief mengungkapkan, utusan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Hal ini dalam rangka menempatkan Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur Papua yang sudah kosong.
"Ancaman pada Pak LE (Lukas Enembe) dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," ujar Andi dalam akun Twitternya, dikutip, Jumat (23/9).
Utusan Jokowi, kata Andi, juga melobi Partai Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Andi tidak mengungkapkan secara detail waktu utusan Jokowi bertemu Lukas Enembe dan Partai Demokrat.
"Kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yamg paling mendukung dan konsisten," kata dia.
Diketahui, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar terkait APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Lukas Enembe mangkir dari panggilan pertama KPK dan KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Lukas untuk menjalani pemeriksaan pada Senin pekan depan.
Sementara itu, kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin menyebut kliennya sedang menderita sejumlah penyakit seperti, stroke,gula, ginjal, dan lainnya. Dia tidak bisa memastikan apakah pada Senin pekan depan Lukas akan datang ke KPK guna memenuhi panggilan penyidik.
