Pembebasan lahan KA Sulsel rampung, Komisi V DPR apresiasi BPKA-Pemda

Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi mengungkapkan pembebasan lahan proyek kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) rute Makassar-Parepare telah rampung. Menurutnya, selama ini proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2014 itu, berkutat di masalah pembebasan lahan.

"Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya," ujar Muhammad Fauzi dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Proyek Kereta Api Makassar-Pare Pare sepanjang 144 km merupakan bagian dari jaringan kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi. Proyek ini menelan investasi dengan nilai total Rp8,25 triliun, bersumber dari APBN.

Jalur kereta api Trans Sulawesi berperan sebagai sarana transportasi yang mampu mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang. Jalur kereta api akan menghubungkan pelabuhan di Parepare dan di Makassar.

Pada 6 Februari 2019, telah ditetapkan secara resmi pemenang lelang KPBU adalah konsorsium PT PP (Persero)-PT Bumi Karsa-PT China Communications Construction Engineering Indonesia-PT Iroda Mitra.

Fauzi menyatakan pihaknya mengapresiasi Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel terkait pembebasan lahan. Mengingat, butuh delapan tahun untuk melakukan pembebasan lahan. Kata dia, pembebasan lahan memang cukup pelik, butuh kordinasi dan sinergi kuat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait. "(Apresiasi) Juga pihak pemda," katanya.

Dia menerangkan, proyek kereta api Sulsel menjadi perhatian komisi V DPR selama ini. Apalagi ada lima orang anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari Sulsel. Antara lain Andi Iwan Aras, Muh Aras, Hamka B Kady, Sarce Bandaso dan Muhammad Fauzi.

"Tentu kami di komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa menegaskan, proyek kereta api Sulsel ditargetkan mesti beroperasi tahun ini. Sesuai komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kata dia, pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung Agustus sehingga Oktober sudah bisa beroperasi.

"Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan komisioning untuk pemastian keselamatan operasi," bebernya.

Andi mengaku optimistis target ini bisa terwujud karena pembebasan lahan kereta api di Maros dan Pangkep telah rampung. Kata dia, saat ini pihaknya sisa mengerjakan pekerjaan pemasangan rel. "Pembebasan lahan telah dirampungkan dan tidak ada lagi masalah," ungkapnya.