Pemerintah dinilai lemah berhadapan dengan investor China di PT GNI

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, menilai pemerintah lemah berhadapan dengan manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI). Sebagai pemegang otoritas kekuasaan, kata dia, seharusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu (14/1).

"Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau," ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis (19/1).

Mulyanto menegaskan, pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka, serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja. Dia mengungkapkan, pemerintah harus hadir dalam perkara serius seperti yang terjadi di PT GNI dengan mengusut perkara secara objektif, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

"Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Politikus PKS ini mengatakan, sikap lemah menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal, negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan.

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, lanjut dia, pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," ujarnya.

Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja berbuntut bentrok antarkelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Hal ini baginya tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter beujung dua orang pekerja tewas.

"Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan pemerintah," ucapnya.  

Karena itu, tambah Mulyanto, negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan, serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.