Pemerintah dinilai tak punya semangat kembangkan garam lokal

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan menyoroti turunnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam lima tahun terakhir ini. Padahal, kata Johan, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat luar biasa.

"Kita memiliki luas perairan seluas 6,4 juta km2 dan luas landas kontinen 2,8 juta km2 serta panjang garis pantai 108.000 km,” kata Anggota Komisi IV DPR RI ini dalam keterangannya, Jumat (28/05).

Johan merinci, trend penurunan anggaran KKP sejak 2015 sebesar Rp10,65 triliun, lalu 2017 menjadi Rp9,14 triliun. Kemudian 2019 turun drastis menjadi Rp5,51 triliun dan 2020 lalu hanya berkisar Rp5,26 triliun.

Menurutnya, anggaran rendah tersebut akan berdampak pada rendahnya performa kinerja KKP untuk menggarap potensi sumberdaya perikanan Indonesia yang diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun.

"Demikian juga rendahnya jumlah tangkapan yang baru dimanfaatkan KKP serta total produksi perikanan tangkap yang masih sangat rendah, dan potensi mikro flora fauna kelautan yang belum tereksplorasi sebagai kekayaan alam hayati dan sumber pangan yang luar biasa,” bebernya.

Pun dengan garam nasional, Johan menilai pemerintah tidak punya semangat mengembangkan garam lokal secara optimal bahkan terus memperbesar kuota impor. “Pada kuartal 1 tahun 2021 ini saja telah terjadi peningkatan 19,6% impor garam dibanding kuartal 1 tahun lalu dan pemerintah berencana impor terus tahun ini yang bisa mencapai 3,07 juta ton garam, sementara itu daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 nanti hanya sebesar Rp 39 Miliar,” jelasnya.

Ia melihat tidak ada terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal. “Semua dilakukan demi membela kondisi petambak garam kita yang menjerit dalam situasi pandemi ini,” pungkasnya.