Elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tembus 50% menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini terekam dalam hasil survei berbagai lembaga, salah satunya Poltracking.
Dalam riset tersebut, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran sebesar 50,9%, sedangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) 25,1% dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 18,4%. Adapun yang tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) atau belum menentukan pilihan (undecied voters) 5,6%.
Apabila menggunakan model prediksi dengan basis perolehan elektabilitas tadi, maka dukungan kepada Prabowo-Gibran sekitar 51,7%. Adapun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) 27,6% dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 20,7%.
"Ini adalah prediksi elektabilitas yang dirangkum oleh Poltracking jelang pemungutan suara Pilpres 2024," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, dalam paparannya melalui kanal YouTube Poltracking TV, Jumat (9/2).
Ia melanjutkan, besar kemungkinan pilpres berlangsung satu putaran mengingat margin dukungan ketiga kandidat terpaut jauh. Namun, tetap terbuka putaran kedua dengan kandidat yang masuk adalah Prabowo-Gibran dan Amin.
Survei digelar pada 27 Januari-2 Februari 2024 dengan melibatkan 1.220 responden se-Indonesia secara multistage random sampling. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil serupa terekam dalam penelitian Indikator Politik Indonesia periode 28 Januari-4 Februari 2024. Survei ini melibatkan 1.200 responden se-Indonesia secara multistage random sampling dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dalam riset Indikator, Prabowo-Gibran "perkasa" dengan 51,8%, sementara Amin 24,1% dan Ganjar-Mahfud 19,6%. Sebesar 4,5% sisanya undecided voters.
"[Elektabilitas] Pak Prabowo-Gibran 51,8%," ujar peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya. "Peringkat kedua adalah Anies-Muhaimin 24,1%. Di peringkat ketiga, meskipun selisihnya tidak signifikan secara statistik dengan Mas Anies, itu adalah Ganjar-Mahfud MD."
Apabila dikomparasikan dengan tiga survei Indikator sebelumnya, dukungan kepada Prabowo-Gibran meningkat, sedangkan Anies-Muhaimin cenderung stagnan dan Ganjar-Mahfud menyusut. Pemilih yang belum bersikap pun mengalami penurunan.
Suara untuk Prabowo-Gibran sebesar 45,8% pada penelitian periode 23 November-1 Desember 2023, lalu turun tipis ke 45,79% pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024. Namun, naik jadi 48,55% pada 10-16 Januari 2024.
Sementara itu, perkembangan elektabilitas Amin adalah 22,8% ke 25,47% dan 24,17%, sedangkan Ganjar-Mahfud 25,6%, kemudian 22,96%, dan 21,6%. Adapun undecided voters mengecil dari 5,8% ke 5,78% dan 5,68%.
Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 29 Januari-5 Februari 2024 juga mendapati hasil senada. Hasilnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran 51,9%, disusul Amin 23,3%, Ganjar-Mahfud 20,3%, dan undecided voters 4,4%.
kalau kita simulasikan surat suara yang akan dipakai nanti di pemilu, maka perolehan suara untuk 01, Amin, itu ... 23,3%, pasangan 02, Prabowo-Gibran, [meraih] 51,9%, pasangan 03 [mendapatkan] 23,3%," ucap Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparannya, Sabtu (10/2).
Seperti Indikator, LSI juga mencatat bahwa elektabilitas paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengalami peningkatan. Mulanya, pada Oktober 2023, Prabowo-Gibran meraih dukungan 37%, lalu 45,6% pada Desember 2023, dan naik ke 47% pada 10-11 Januari 2024.
Selanjutnya, elektabilitas Anies-Muhaimin pada Oktober 2023 sebesar 22,7%, kemudian 23,8%, dan 23,2%. Adapun Ganjar-Mahfud dari 25,2% turun ke 22,3% dan 21,7%.
Faktor kenaikan
Djayadi berpandangan, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran jelang pemungutan suara. Salah satunya "kedisiplinan pemilih" atau tingginya korelasi pilihan pemilih antara partai politik (parpol) koalisi dengan pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang diusungnya.
"Pemilih partai-partai koalisi 02 kalau pada Februari, [sebanyak] 79% mendukung capres yang mereka ajukan. Sedangkan di pasangan 01, partai-partai koalisi menominasikan Amin itu pemilihnya 62,7% itu mendukung Amin. Mirip di pasangan 03: 61,6% pemilih partai-partai pendukung Ganjar-Mahfud itu mendukung Ganjar-Mahfud," tuturnya, Sabtu (10/2).
"Ini terlihat bahwa pemilih partai koalisi di pasangan 02 lebih disiplin dibandingkan pemilih partai-partai koalisi di 01 maupun 03," sambungnya.
Kemudian, pembagian bantuan sosial (bansos). Pembagian bansos oleh pemerintahan Jokowi tersebut berdampak positif terhadap kepuasan publik (approval rating) sekaligus dukungan terhadap Prabowo-Gibran.
"Ya, saya kira, semua lembaga survei menemukan tingkat approval rating-nya [Jokowi] cenderung di atas 75%-an, kan? Dan memang semuanya menemukan salah satu faktor yang menemukan itu tinggi adalah bansos. Jadi, kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan bansos? Ya, bansos berhubungan dengan approval rating Jokowi [dan] approval rating Jokowi berhubungan dengan dukungan terhadap Prabowo. Jadi, apakah efek Jokowi itu berhubungan dengan bansos? Ya. Berarti, kan, ada," ulas Djayadi.
Berdasarkan survei Indikator periode 23 November-1 Desember 2023 dan 30 Desember 2023-6 Januari 2024, approval rating Jokowi tinggi dengan perolehan masing-masing 76,2% dan 76,5%. Penopang utama apiknya kepuasan publik atas kinerja pemerintah adalah penyaluran bantuan kepada rakyat (33,6% dan 39%).
Sementara itu, Jokowi melipatgandakan alokasi anggaran bansos 2024 menjadi Rp496,8 triliun atau nyaris setara saat pandemi Covid-19 pada 2020. Bekas Wali Kota Solo ini pun kian gencar menyalurkan langsung bansos kepada masyarakat. Setidaknya Rp78,06 triliun sudah dikucurkan sepanjang Januari 2024.
Direktur Eksekutif Demos Institute, Ade Reza Hariyadi, tidak heran apabila penyaluran bansos Jokowi berdampak positif terhadap tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran. Sebab, telah bertransformasi menjadi politik gentong babi (pork barrel politic) dan ia telah mengingatkan masalah ini sebelumnya.
"Jauh-jauh hari saya sudah katakan waspadai politik gentong babi. Ini jelas satu praktik politik yang dimaksudkan tidak hanya citra pemerintah dan insentif elektoral yang didukung Presiden. Meskipun Jokowi tidak eksplisit mengatakan mendukung salah satu, tetapi publik sudah tahu karena ada anak Jokowi. Jadi, sulit untuk menghindari adanya hubungan kepentingan politik antara apa yang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara dan sebagai seorang ayah yang anaknya berlaga," bebernya kepada Alinea.id, Selasa (13/2).
"Praktik politik gentong babi itu sebetulnya memodifikasi sebuah kebijakan pemerintah dalam berbagai macam bentuk program, seperti bansos. Dia legal sebagai sebuah kebijakan, tapi tidak bisa lepas konteksnya dan intensinya atau kepentingannya," sambungnya.
"Hukum" capres-cawapres yang didukung Jokowi
Lebih jauh, Reza mengakui banyak praktik banal yang dilakukan melalui tangan-tangan kekuasaan demi kelanggengan kekuasaan, sebagaimana dipaparkan tiga ahli hukum tata negara dalam film Dirty Vote. Mulai dari perubahan syarat capres-cawapres, pemekaran Papua, pengerahan aparatur negara, hingga penunjukan puluhan penjabat (pj) kepala daerah.
Ia pun menyerukan masyarakat melakukan penghakiman politik kepada kandidat-kandidat yang diuntungkan atas berbagai praktik lancung itu dengan tidak memilih mereka ketika hari pemungutan suara, 14 Februari 2024. Selain di bilik suara, penghukuman sebaiknya juga dilakukan lewat langkah legal formal yang tersedia.
"Segala macam yang ditudingkan tentang kecurangan dan sebagaianya seyogianya berlanjut pada legal formal oleh civil society. Sehingga, tidak jadi sekadar analisis politik atau kajian ilmiah, tapi melahirkan satu gerakan sosial dalam rangka menjaga demokrasi dengan kritik sikap partisan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sekaligus mengevaluasi paslon yang mendapat keuntungan," jelasnya.
"Saya kira, sikap partisan pemerintah harus dibawa ke ranah konstitusional karena undang-undang juga mengatur bahwa aparatur pemerintah tidak boleh digunakan untuk dukungan politik paslon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung," imbuh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (FIA Unkris) ini tegas.
Reza melanjutkan, pemilu tidak berlangsung di ruang kosong, tetapi arena kontestasi yang kompetitif sehingga pengawasan mestinya dilakukan secara ketat. Karenanya, kesadaran publik diyakini bakal meningkat, salah satunya turut berperan aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemilu.
"Saya kira, akan muncul partisipasi publik secara mandiri untuk awasi pengawasan pemilu melalui mekanisme viral dan bangun opini, misalnya. Saya kira, itu bisa menjadi salah satu celah untuk mejaga bahwa pemilu ini luber jurdil. Jadi, kesadaran publik ini juga bisa menjadi alternatif," ujarnya.
Ajakan "penghukuman" kepada pihak-pihak yang "mengakali" peraturan demi kemenangan pemilu juga diutarakan ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, di awal film Dirty Vote. Namun, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, "Justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri."
