Pemimpin otoriter bikin ‘Hati Nurani Rakyat’ bergejolak

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kini terbelah. Bahkan, sejumlah kader memberhentikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum. Posisinya digantikan oleh Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai pelaksana tugas (Plt). Wakil Sekretaris Jenderal Hanura, Dadang Rusdiana memaparkan, gejolak di Hanura dilatarbelakangi kepemimpinan OSO yang bergaya otoriter.

"Pemecatan dilakukan karena Pak OSO tidak mematuhi prosedur yang benar. Beliau mengambil keputusan tidak pernah dalam rapat dan sifatnya pribadi,” ujar Dadang saat dikonfirmasi Alinea, Senin (15/1).

Dadang menyontohkan, dalam Pilkada misalnya, OSO sengaja mengeluarkan SK ganda, sehingga di daerah menjadi kacau. Selain itu, tata kelola keuangan partai selama dipimpin OSO juga dianggap buruk.

“Uang partai dimasukkan ke dalam rekening perusahaan. Kepemimpinan yang buruk, suka mengancam dan banyak kata-kata kasar yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan," terangnya.

Pemberhentian OSO diresmikan dalam rapat pleno Hanura yang berlangsung di Hotel Ambhara hari ini. Rapat dihadari Ketua Dewan Penasihat, Jenderal (Purn) Subagio HS. Karena itu, Dadang menegaskan pemberhentian ini sah dan resmi.

"Jadi, kalau loyalis Pak OSO menyatakan ini rapat ilegal aneh. Ini rapat yang sah menurut AD ART," tukasnya.

Sementara itu, politikus Hanura, Tridianto menilai konflik internal partainya akan mengganggu konsolidasi menghadapi Pemilu 2019. Sosok yang juga menjabat sebagai Wasekjen itu berharap gesekan internal diakhiri.

"Sebaiknya partai kompak dan solid menghadapi verifikasi dan persiapan pemilu. Partai yang konflik akan sulit untuk sukses," kata Tridianto seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, OSO mendapatkan mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura. Namun, OSO justru akan memecat Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang dinilai tidak cakap menjalankan tugasnya.