Pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia, PKS: Jangan jadi importasi kasus!

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia secara ketat, mengingat negara tersebut tengah di-lockdown mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Ia menambahkan, saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. "Pemulangan 7300 pekerja migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Pemerintah, sambungnya, harus melindungi maksimal pada semua PMI melalui  koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. "Screening harus dilakukan  sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI," terangnya.

Pemulangan PMI ini, jelasnya, jangan sampai menjadi importasi kasus Covid-19  di tanah air. Sebab, Indonesia juga sedang mengalami kondisi Covid-19 yang mengkhawatirkan.

"Karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” terangnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI. "Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," bebernya.

Politikus asal Jawa Barat ini tak ingin kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster keluarga, seperti di Bangkalan. "Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya di dominasi dari Malaysia," pungkasnya.