Penambahan pimpinan MPR diibaratkan politik jatah preman

Penambahan kursi pimpinan MPR dinilai tidak mendesak dan tidak berdasarkan asas manfaat. Menurut peneliti senior Populi Center, Afrimadona, usulan menambah kursi MPR hanya upaya bagi-bagi kue kekuasaan di gedung DPR. 

"Dengan formasi yang cukup gemuk, efektif enggak, misalnya, nanti prosesnya kalau semakin banyak kepala yang berdebat? Apalagi, orang politik. Bisa saja nanti dengan sepuluh orang yang berdisikusi akan timbul sebelas keputusan," ujar Afrimadona di kantornya di Jakarta, Rabu (21/8). 

Karena itu, Afrimadona memandang, wacana penambahan kursi pimpinan MPR hanya digulirkan untuk mengakomodasi kepentingan elite-elite parpol penghuni Senayan.  "Lebih (seperti) bagi-bagi jatah preman saja. Kalau pimpinan itu berdasarkan partai yang lolos, misalnya, dia akan berubah terus nanti. Itu juga tidak baik bagi kita," tuturnya. 

Lebih jauh, ia menilai, jika disepakati, penambahan kursi MPR bakal merepotkan pemerintah yang harus merevisi APBN 2020. "Karena itu, harus ada argumen yang lebih legitimate, yakni apakah itu dari segi kegunaan dan sebagainya," imbuh dia. 

Senada, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaedi mengatakan hingga kini belum ada urgensi untuk menambah kursi pimpinan MPR. "Karena yang kebaca adalah, ya, sudahlah, biar gak ribut (antar partai politik). Itu yang terbaca di ruang publik," ujar Veri. 

Menurut dia, usulan tersebut bakal sulit direalisasikan. Pasalnya, penambahan kursi pimpinan MPR harus dimulai dari kesepakatan politik merevisi UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 

"Pasal 14 itu disebutkan ada tujuh pimpinan MPR kan. Masa tiba-tiba langsung 10? Yang tiga tekor dong. Dari mana anggarannya?" ujar Veri. 

Wacana penambahan kursi pimpinan MPR kali pertama diembuskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaoanan Daulay. 

Saleh ingin kursi pimpinan ditambah 5 menjadi 10 demi mengakomodasi semua fraksi yang ada di DPR, yakni 9 dari untuk fraksi parpol dan 1 untuk kelompok DPD. 

PAN kukuh usulkan penambahan 

Ditemui terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan usulan tersebut dicetuskan bukan sekadar berbasis kepentingan politik pragmatis semata. Menurut dia, penambahan jumlah pimpinan diperlukan karena tugas MPR ke depan bakal berat. 

"Kalau MPR itu mesti ada kebersamaan. Apalagi, tugasnya nanti kalau ada amandemen. Amandemen itu berbeda dengan membuat UU. Kalau misalkan dua fraksi saja tidak setuju dengan amandemen, maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekompakan," ujar Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Yandri optimistis usul tersebut bakal disepakati fraksi-fraksi di DPR. "Obrolan serius sebenarnya sudah sampai setiap ketua umum partai, termasuk di tingkat fraksi sudah mulai. Oleh sebab itu, saya yakin dan optimis ini bisa terlaksana," ujar dia.