Meskipun sudah sampai di Magelang, puluhan kepala daerah dari PDI-Perjuangan (PDI-P) tak ikut acara pembekalan kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hingga kini, para kepala daerah masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Kita tetap stand-by untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retret," kata Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (23/2).
Selain yang sudah terlanjur ikut retret, setidaknya ada 55 kepala daerah dari PDI-P yang sudah tiba di Magelang, termasuk di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Pramono sebelumnya sudah bertemu Megawati untuk membicarakan nasib kader-kader PDI-P yang terlanjur dalam perjalanan ke Magelang.
Instruksi untuk menunda perjalanan menuju Akmil Magelang dikeluarkan Megawati usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2). Sejak akhir tahun lalu, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan masih menunggu kepala daerah dari PDI-P di Akmil Magelang, Jawa Tengah. "Belum ada, belum ada. Kami masih menunggu," kata Bima Arya kepada wartawan di Magelang, Minggu (23/2).
Guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai Megawati tengah menguji loyalitas para kadernya lewat instruksi menunda kehadiran mereka dalam retret di Akmil Magelang. Pasalnya, PDI-P akan menggelar kongres pada April mendatang.
"Di sisi lain, Bu Mega menilai retret ini tidak diatur dalam undang- undang dan yang ada hanya rapat koordinasi saja," kata Muradi saat dihubungi Alinea.id dari Jakarta, belum lama ini.
Muradi menilai penahanan Hasto oleh KPK bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Muncul kesan seolah Prabowo membiarkan PDI-P diganggu oleh kekuatan eksternal.
"Kalau Prabowo terus membiarkan PDI-P diserang dan kader PDI-P dikriminalisasi, maka hubungan Megawati dan Prabowo bisa memburuk, Bahkan, hubungannya jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Muradi.
Megawati tak lagi akur dengan SBY usai Pilpres 2004. Megawati disebut-sebut tak setuju SBY maju sebagai kandidat di Pilpres 2024. Ketika itu, SBY memutuskan mundur dari jabatan Menkopolkam demi hasrat maju di pilpres.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, M Kholidul Adib menilai instruksi Megawati agar kepala daerah yang juga kader PDI-P tak ikut retret di Magelang menunjukan tiga hal. Pertama menunjukan hubungan Ketum PDIP Megawati dengan Prabowo yang belum baik- baik saja.
"Kedua, mungkin saja Megawati sedang ingin menaikan nilai tawar dengan pemerintah setelah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan KPK," kata Kholidul kepada Alinea.id, Sabtu (22/2).
Ketiga, imbauan Ketua Umum PDI-P ini bisa berdampak pada hubungan kurang harmonis antara kepala daerah dari PDI-P dengan pemerintah pusat, terutama mereka yang tidak ikut retret di Akmil Magelang.
"Tentu akan ada catatan khusus dari pemerintah pusat semoga tidak berdampak terhadap masa depan pembangunan di daerahnya misalnya jangan sampai bantuan pendanaan dari pusat ke daerah tersebut dihambat," kata Kholidul.
