Pengangkatan kepala daerah dikritik, Tito curiga media kutip tidak utuh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan membahas di forum tersendiri bersama DPR terkait persoalan penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah yang menuai kritikan belakangan ini. Dia khawatir, penjelasan yang diberikan kepada media akan dikutip tidak utuh atau sepotong-potong.

"Soal (penjabat kepala daerah) nanti kita akan bahas tersendiri. Saya mengenai masalah penjabat kepala daerah ini saya ingin membahasnya dalam forum yang resmi di DPR," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (8/6).

Tito menjelaskan, rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Selasa (7/6), bisa menjadi momentum untuk menjelaskan secara komprehensif soal penjabat kepala daerah. Raker tersebut membahas mulai dari aturan, kewenangan dan mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah. Jadwal raker-nya, kata dia, tergantung Komisi II DPR.

"Saya sangat tergantung Komisi II," ucap Tito.

Tito menyayangkan penjelasan detailnya tentang penjabat kepala daerah diberitakan tidak utuh. Bahkan, kata dia, kajian-kajian soal penjabat kepala daerah sudah disampaikan sejumlah menteri.

"Menko Polhukam, Menpan-RB, BKN, dan MK juga sudah menyampaikan pendapatnya, tapi yang keluar beritanya beda lagi," ucap Tito.

Di sisi lain, Tito menyebut, pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan demokratis. Menurut dia, kata transparan dan demokratis menjadi perhatian Kemendagri dalam penunjukkan kepala daerah ke depannya.

"Saya melakukan exercise dengan jajaran Kemendagri, nanti kami undang juga beberapa ahli termasuk teman-teman dari civil society, setelah itu rapat antar-kementerian, saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukkan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi," ucap Tito.