close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Antara
icon caption
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Antara
Politik
Rabu, 20 Maret 2019 20:21

Pengukuhan Suharso Monoarfa dianggap berdampak negatif bagi PPP

Suharso Monoarfa bisa menjadi ketua umum melalui muktamar luar biasa.
swipe

Salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rudiman, mengatakan pengukuhan Suharso Monoarfa menjadi plt ketua umum PPP menggantikan posisi Muhammad Romahurmuziy atau Romy secara langsung bisa berdampak negatif bagi partai berlambang Kakbah itu.

Pasalnya, kata Rudiman, pengkukuhan Suharso hanya lewat musyawarah kerja nasional (mukernas) menyalahi aturan. Tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai.

“Tidak ada alasan seolah-olah darurat, sehingga mengabaikan ketentuan AD-ART partai. Saya hanya menyampaikan jangan sampai produknya jadi masalah besar. Terutama bagi anggota DPR,” kata Rudiman di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, (20/3).

Rudiman menjelaskan, jika kebuntuan terjadi maka bisa dikembalikan kepada mekanisme rapat pengurus harian. Lagi pula, Rudiman yakin ada beberapa nama yang bersedia dan pantas untuk juga dikukuhkan menjadi plt ketua umum dari unsur wakil ketua umum.

Namun sebaliknya, jika tidak ada yang bersedia, kata Rudiman, ada celah bagi ketua DPP untuk mengisi kekosongan ketua umum. Cara demikian dianggap sesuai dengan mekanisme AD-ART.

"Siapa pun kader diangkat dipilih untuk menjadi plt ketum jika tidak ada yang mau saya sudah sampaikan saya siap kok," kata dia.

Bagi Rudiman, sosok Suharso Monoarfa dianggap pantas menggantikan posisi Romahurmuziy. Namun begitu, bukan menjadi alasan untuk menegasikan mekanisme yang diatur dalam AD-ART. Jika Suharso ingin menjadi ketua umum bisa melalui muktamar luar biasa.

“Pak Harso segi kemampuan top dan dia salah satu kader PPP yang sangat sempurna pernah jadi menteri jadi waketum dan wantimpres. Tapi masalahnya AD-ART yang perlu ditegakkan,” kata Rudiman.

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan Suharso Monoarfa akan dikukuhkan sebagai plt ketua umum pada forum rapat pleno pengurus harian DPP PPP yang dihadiri oleh majelis-majelis.

Dari majelis-majelis, hadir antara lain Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharso Monoarfa, dan pesan tertulis dari Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim.

Arsul Sani menjelaskan, berdasarkan aturan AD/ART partai, setelah penetapan plt ketua umum, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas). 

“Karena itu, DPP PPP menyelenggarakan Mukernas, di Cisarua, Bogor, pada hari ini, untuk mengesankan keputusan rapat DPP PPP,” kata Arsul.

Mukernas akan dihadiri ketua DPW PPP dari seluruh Indonesia. Menurut Arsul, kalau dalam forum Mukernas muncul usulan nama baru, apakah bisa diakomodasi? "Tidak bisa, karena posisi Mukernas hanya mengukuhkan, atau tidak mengukuhkan," katanya.

Kalau dari DPW dan DPC sampai muncul opsi nama lain dan menolak keputusan PH DPP PPP, maka usulan itu akan dibawa ke rapat pleno PH DPP PPP. Namun, Arsul menyatakan optimistis pengukuhan Suharso sebagai plt ketua umum akan berjalan mulus, karena sebelum dilakukan penunjukan dirinya sudah berbicara dengan 25 dari 34 ketua DPW PPP di seluruh Indonesia.

"Semuanya menyatakan setuju," kata Arsul.

img
Armidis
Reporter
img
Tito Dirhantoro
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan