Pertemuan Cipayung Plus dengan Jokowi dianggap menggadaikan idealisme mahasiswa

Pertemuan 12 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara mendapat sorotan tajam dari publik. Pertemuan itu dinilai sebagai isyarat Cipayung Plus dekat dengan kekuasaan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat, wajar apabila muncul spekulasi liar atas pertemuan tersebut. Pasalnya, kelompok Cipayung Plus sempat memuji-muji proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dikhawatirkan, pertemuan tersebut justru membungkam nalar kritis mahasiswa.

"Publik akan menilai aktivis itu menggadaikan nalar kritis dan idealismenya," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/3). 

Ujang mengatakan, seharusnya Cipayung Plus menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan serius di tengah masyarakat. Mulai dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, soal klaim big data 110 juta oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan perihal penundaan Pemilu 2024, hingga kriminalisasi terhadap aktivis kritis seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

"Harusnya isu-isu krusial yang dirasa rakyat yang harus disampaikan ke Presiden Jokowi," kata Ujang.

Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, menghadiri undangan Presiden Jokowi sah-sah saja, selama hal itu berkenaan dengan pengelolaan bangsa dan negara sesuatu yang harus terus dilakukan. Senada dengan Ujang, Ray mengatakan, pertemuan dengan Jokowi harusnya menjadi kesempatan bagi Cipayung Plus untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat selama ini. 

Dia berpandangan, sangat disayangkan apabila pertemuan tersebut hanya bersifat satu pandangan atau arahan. Hanya mendengar soal apa saja yang jadi konsen pemerintah. 

"Yang perlu dicermati adalah apa isi pertemuan tersebut? Apakah semata mendengar apa saja dari Presiden dan setelah itu selesai?" kata Ray.