close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi pemungutan suara pilkada/Foto Antara
icon caption
Ilustrasi pemungutan suara pilkada/Foto Antara
Politik
Selasa, 16 Maret 2021 14:35

Pilkada 2024, Fraksi PPP usul pemungutan suara digelar Desember

Fraksi PPP sarankan tahapan Pilkada 2024 dimulai pada 2023.
swipe

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar Desember. Saran ini berbeda dengan usulan yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni pada Februari dan Maret.

"Pencoblosan Pilkada Serentak 2024 sebaiknya tidak diadakan pada bulan November 2024, tetapi pada Desember 2024," kata anggota Komisi II DPR RI fraksi PPP Nurhayati Monoarfa, dalam keterangannya, Selasa (16/3).

Menurutnya, pemungutan suara harus ada jarak waktu antara pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang jatuh pada1 Oktober 2024, serta pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 serta pelantikan menteri kabinet baru.

"Jika diadakan pada November 2024, maka kebutuhan adanya jarak waktu yang layak tersebut tidak bisa kita penuhi," terang Nurhayati.

Nurhayati juga menyarankan agar pencoblosan digelar pada 11 Desember 2024. "Dengan demikian, masih ada jarak waktu dua pekan untuk melakukan cooling down dan mempersiapkan dan mengkondisikan pengamanan Natal, 25 Desember 2024," kata dia.

Untuk tahapan pilkada, Fraksi PPP mengusulkan agar dimulai pada 2023. Sedangkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 dapat disiapkan dan ditetapkan sebagai satu paket keputusan DPS dan DPT pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Untuk pengajuan nama pasangan calon, dia menyarankan dimulai sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024. Sementara pendaftaran hingga ke penetapan pasangan calon Pilkada 2024, juga disarankan dalam rentang waktu Agustus-September 2024.

"Dengan demikian, awal November hingga 7 Desember 2024 dapat digunakan untuk kegiatan kampanye Pilkada, termasuk di dalamnya kampanye media dan debat publik. Lalu, 8-10 Desember menjadi masa tenang," tutur Nurhayati.

"Semua pihak, seluruh pemangku kepentingan, harus memiliki komitmen kuat dan melipatgandakan ikhtiar untuk menyukseskan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 sebagai pesta demokrasi yang sehat, penuh kegembiraan serta tanpa korban jiwa. Mari jadikan 2024 sebagai tahun kemenangan demokrasi dan kemenangan seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya.

img
Achmad Al Fiqri
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan