Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Daniel Johan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menarik peredaran Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, lantaran meniadakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Hasyim Asy'ari.
Sementara tokoh yang dianggap penyokong radikalisme seperti Abu Bakar Baa'syir malah mendapat tempat dalam kamus tersebut. "Ini kesalahan fatal buat bangsa. Segera perbaiki dan tidak terulang kesalahan yang sama," kata Daniel kepada Alinea.id, Selasa (20/4).
Daniel menegaskan, Menteri Pendidikan dan Kebuyaan, Nadiem Makarim, harus mengevaluasi total kementeriannya karena dianggap kerap membuat blunder. Kemendikbud sebelumnya juga mendapat sorotan karena menghilangkan kewajiban pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia di pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (PP SNP).
"Jangan teledor dan mengulangi kesalahan yang sama. Ini masalah sejarah bangsa yang sangat fundamen," ujar Daniel.
Sementara itu, Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Prio Utomo mengatakan pihaknya merasa kecewa dan tersinggung dengan terbitnya Kamus Sejarah Indonesia itu. Pria yang akrab disapa Gus Pu meminta Nadiem Makarim bertanggung jawab atas hilangnya jejak sejarah ini.
"Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," kata Gus Pu dalam keterangannya.
Menurut Gus Pu, kamus itu terdiri dari dua jilid; Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998). Pada sampul Jilid I terdapat foto Kiai Hasyim Asy'ari. Namun secara alfabetis, nama dan perannya tak tertulis dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.
Kekecewaan NU menurutnya semakin memuncak karena hari-hari ini, warga nahdliyin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat pada 7 Ramadhan 1366 hijriah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid kemudian angkat bicara meluruskan tudingan NU Circle tersebut. “Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” bebernya dalam keterangan tertulis.
Naskah buku tersebut, katanya, disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya.
