PKS curiga ada misi terselubung larangan bukber pejabat

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mencurigai adanya agenda terselubung di balik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat berbuka puasa bersama (bukber) di lingkungan kementerian, lembaga. Pelarangan itu dengan alasan menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.

"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (24/3).

Politikus PKS itu mengatakan, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini saat melakukan kegiatan.

Selain itu, rapat-rapat di DPR juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker. Alhasil, Nasir curiga ada motif lain dibelakang larangan buka puasa bersama pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga di tahun politik. 

Nasir juga menegaskan, larangan buka puasa bersama bagi pejabat sangat kontras dengan menyelenggarakan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat kementerian/lembaga. Bahkan, pesta pernikahan anak Jokowi di Solo, kata dia, menghadirkan banyak tamu undangan.

"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ucap Nasir.

Oleh karena itu, Nasir mendesak Presiden Jokowi tidak ragu untuk mencabut larangan tersebut. Menurutnya, bulan Ramadan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," tuturnya.