PKS dukung Muhammadiyah: Bagaimana mungkin agama tak termaktub di peta jalan pendidikan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kritik Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, terhadap Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangat fundamental dan elementer.

"Bagaimana mungkin agama, iman dan takwa tidak termaktub dalam visi peta jalan pendidikan Indonesia, padahal hal itu jelas ada dalam visi pendidikan nasional menurut UUD 1945 dan UU Sisdiknas,” Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Pandangan dan sikap PP Muhammadiyah, katanya, sejalan dengan sikap Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu dia mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang secara tekun dan konsisten menjaga ruh pendidikan nasional, agar membentuk karakter generasi bangsa yang utuh dan menyeluruh baik secara kognitif afektif, dan konatif.

“Pendidikan kita menurut konstitusi mementingkan karakter keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Jadi peran agama sangat penting, jangan sampai dihilangkan sehingga pendidikan menjadi sekularistik,” bebernya.

Dia lantas menyinggung Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (3), bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Disinggungnya pula ayat (5), bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedang Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, jelasnya, menyebut bahwa membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

“Dalam visi tersebut, frasa ‘agama’ tidak termaktub. Justru budaya masuk sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila. Padahal UUD 1945 Pasal 31 jelas menempatkan agama sebagai rujukan nilai pendidikan berdampingan dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan bernegara," pungkas Jazuli.