Politikus PKS harap pimpinan DPR tepat janji panggil paksa Mendag

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta pimpinan DPR untuk menepati janjinya unutk memanggil paksa Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, guna membahas berbagai persoalan pangan. Andi juga sepakat apabila DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) tentang pangan. 

"Hal ini penting agar semua persoalan tata kelola pangan dapat dibuka seterang-terangnya, siapa saja yang bermain, dan berbagai hal penting dapat diungkap dengan pembentukan pansus pangan ini," ujar Andi dalam keterangannya, Rabu (16/3).

Politikus PKS ini mengaku sangat kecewa atas ketidakhadiran Mendag Lutfi dalam rapat bersama dengan mitra kerja Komisi IV tersebut.

Lutfi juga tidak hadir dalam rapat gabungan tiga komisi DPR pada Selasa (15/3). Rapat hanya dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Padahal, kata dia, rapat kemarin dilaksanakan untuk membahas efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok. Selain itu, juga membahas neraca pangan, kenaikan harga, dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa, tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi), serta pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk.

"Kami seluruh Anggota DPR dari semua fraksi dan semua komisi yang hadir sangat kecewa pada ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Kondisi pangan kita ini makin hari makin tidak menentu," katanya.

Kekecewaan yang sama juga disampaikan anggota Komisi IV lainya, Johan Rosihan. Ia menegaskan, rapat kemarin membahas sejumlah agenda penting.

"Rapat ini sudah beberapa kali diagendakan dan terus diundur akibat ketidakhadiran Mendag yang seharusnya bertanggung jawab terhadap berbagai kemelut harga pangan yang begitu meresahkan masyarakat," ucap Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Perdagangan Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan yang ketiga dari DPR. Dasco menegaskan, jika Lutfi tidak hadir lagi, maka DPR akan memanggil Lutfi secara paksa sesuai mekanisme yang ada. Hal itu diungkap Dasco dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/3), usai mendengar interupsi dari anggota dewan yang meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng.