PKS kritik pemerintah soal kandungan mineral di lumpur Lapindo

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, meminta pemerintah tidak over estimate terkait klaim kandungan mineral yang terdapat di dalam lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, sebelum ada data dan hasil penelitian yang valid, sebaiknya berita tentang kandungan logam tanah jarang (LTJ) tidak terlalu digembar-gemborkan.

Mulyanto khawatir, pemberitaan yang berlebih tentang kandungan LTJ yang belum tentu kebenarannya dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah meneliti lebih lanjut nilai kelayakan teknis dan ekonominya.  Agar jangan menjadi pepesan kosong yang heboh di masyarakat atau menimbulkan euforia namun berujung hampa," ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada Alinea.id, Rabu (26/1).

Mulyanto menegaskan, pemerintah perlu melakukan studi yang komprehensif agar dapat diketahui potensi jumlah logam berharga dan nilai keekonomiannya. Termasuk kelayakan teknisnya untuk ditambang.

Penelitian itu juga dianggap harus dilakukan secara objektif agar hasilnya dapat diketahui secara tepat dan sesuai dengan kenyataan.  

"Jangan sampai seperti kabar penemuan pembuatan bensin dari air beberapa waktu lalu. Beritanya sudah dibesar-besarkan ternyata hoaks. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang karena dapat mencoreng kredibiltas Indonesia di bidang riset dan teknologi," kata politikus PKS ini.
 
Dia menambahkan, secara nalar sudah tidak mungkin air dapat diubah menjadi bensin. Kendati demikian, karena pemberitaan yang berlebih maka asumsi itu seolah-olah bisa jadi kenyataan.

"Nah, berita soal LTJ ini juga jangan sampai seperti itu. Karena terus terang, menurut keterangan pihak Kementerian ESDM, kemampuan analisis kimia kita atas LTJ ini juga terbatas. Apalagi kemampuan pengelolaannya, masih sangat terbatas. Karenanya kita perlu belajar lebih jauh dan hati-hati agar SDA langka ini tidak jatuh ke tangan asing atau diekspor mentah-mentah," ucap dia.