Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai aneh karena merangkul Partai Gerindra untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja jilid II.
Menanggapi wacana itu, Hidayat mengatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan dukungan partai politik yang banyak, seharusnya bekas Wali Kota Solo itu tak perlu mengajak Gerindra masuk dalam kabinetnya. Menurut Hidayat, sikap Jokowi berbeda dengan Pilpres 2014 lalu.
“Ini agak aneh ya, Pak Jokowi dulu hanya menang 4 persen. Gak pakai narik-narik. Sekarang menang 10 persen kenapa pakai narik-narik yang lain gitu lho," kata Hidayat di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Hidayat menuturkan, risiko partai yang kalah Pemilu ialah berada di luar kabinet. Jangan sampai bergabungnya Gerindra ke kabinet akan menimbulkan kehebohan, terutama dari barisan partai politik pendukung Jokowi.
"Demokrasi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tidak perlu ditarik-tarik malah kemudian menimbulkan kehebohan-kehebohan," ucap Hidayat.
Menurut Hidayat, bergabungnya Gerindra justru mengurangi jatah menteri dari parpol koalisi pendukung Jokowi. Dia pun menyarankan agar Jokowi bijak memberikan jatah kepada masing-masing parpol pendukungnya.
"Sudah lah, Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai-partai pendukung. Dan yang tidak menang ya sudah, berada di luar kabinet dan itu konstitusional," kata Hidayat.
Hidayat juga memastikan PKS tidak akan mengikuti langkah Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi, termasuk menawarkan konsep-konsep pembangunan seperti yang dilakukan partai Prabowo Subianto itu. Dia menyebut, PKS akan membantu Jokowi dengan memposisikan diri sebagai oposisi di parlemen.
"Kami tidak harus sama dengan yang lain. Kami memahami bahwa masukan-masukan itu bisa kami berikan oleh anggota-anggota DPR PKS, melalui komisi-komisi di parlemen. Mereka akan memberikan masukan-masukan, saran, hal yang terbaik untuk Indonesia," ujar Hidayat.
Apabila Gerindra masuk ke kabinet, maka oposisi di parlemen hanya tinggal PKS dan Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat yang satu koalisi dengan PKS, Gerindra dan PAN di Pemilu 2019 juga belum menentukan sikap. Isu yang berkembang partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga berniat bergabung dalam kabinet Jokowi.
Hidayat mengatakan PKS tidak khawatir suara oposisi di Parlemen akan menjadi lemah dengan bergabungnya Gerindra dan Demokrat ke kabinet.
"Oposisi gak pernah takut. Kalau PAN berada di luar kabinet, berarti bersama PKS. Jangankan ada kawan seperti PAN, kami sendiri berani kok. Ini bukan nantang, tapi logika politik jelas, demokrasi perlu check and balance (penyeimbang). Check and balance itu bukan banyak tapi kualitas," kata Hidayat.
Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Gerindra belum menentukan pilihan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, Prabowo belum tentukan sikap, begitu pula dengan Jokowi.
"Belum ada pernyataan terang dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dari awal mengatakan, kami siap jadi oposisi atau bahasa kami mitra kritis, atau kami siap jadi mitra pemerintah," ujar Dahnil.
Apabila Gerinda masuk ke kabinet, Dahnil menegaskan semua bergantung pada kebutuhan Jokowi. Prabowo siap membantu Kepala Negara dengan memberikan konsep pembangunan yang dibutuhkan pemerintah untuk lima tahun ke depan.
