PKS sebut kenaikan harga BBM tak sebanding anggaran energi

Anggota Fraksi PKS DPR, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol. Fraksi PKS sendiri melakukan aksi walk out (WO) dalam Rapat Paripurna DPR terbatas di Senayan, Selasa (6/9).

"Seperti ambil gampangnya saja dgn menaikkan harga BBM. Kesalahan dalam pengelolaan dan pengawasan kok dibebankan ke masyarakat," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (7/9.

Menurut dia, membengkaknya kompensasi subsidi serta kompensasi energi, mestinya bisa pemerintah atasi dengan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM. Alasannya, kata dia, penikmat subsidi energi masih belum tepat sasaran.

"Lebih dari 70% subsidi dinikmati masyarakat yang tidak berhak," ucap anggota Komis II DPR ini.

Menurut Mardani, Ada opsi lain yang sebenarnya dimiliki pemerintah, yakni melakukan realokasi anggaran untuk pos-pos anggaran tidak mendesak. 

"Contoh proyek-proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda pembangunannya. Tapi pemerintah lebih mementingkan IKN (Ibu Kota Negara) dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat," tuturnya.

Hal lain, lanjut Mardi, perlu dilihat definisi subsidi sebesar Rp502,4 triliun yang disinyalir oleh ahli sebagai hoaks karena nyatanya hanya Rp69,8 triliun.

"Ini menyangkut definisi subsidi energi yang nyatanya menyasar juga ke suntikan-suntikan ke BUMN, bukan subsidi BBM untuk rakyat miskin. Harga minyak yang turun, efisiensi Pertamina, pembenahan hulu hilir Migas, ketidakpentingan anggaran IKN-kereta cepat juga bisa menjadi akternatif solusi. Tak hanya dgn menaikkan harga BBM yang langsung berimbas ke masyarakat kecil," ucap dia.