PKS sesalkan DPRD Jakarta bentuk Pansus Banjir

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan langkah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang membuat keputusan saat ada interupsi. Dicontohkan dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), 24 Februari 2020.

Kala itu, terang Penasihat Fraksi PKS DPRD Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, semestinya beragendakan tentang sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan kunjungan kerja (kunker). Faktanya, justru diselipkan pembentukan berbagai panitia khusus (pansus). Seperti Pansus Banjir.

"Seharusnya pembentukan pansus tidak dilakukan. Karena tidak ada dalam jadwal. Kita juga sempat ajukan keberatan dalam rapat Bamus. Tapi, tetap disahkan," ujarnya kepada Alinea.id via sambungan telepon di Jakarta, Selasa (3/3). Rapat Bamus tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta, Zita Anjani.

Hal tersebut, menurut Suhaimi, membuat jalannya DPRD buruk. Lantaran taksesuai prosedur. "Administrasi jadi kacau," ucap Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jakarta ini.

Zita sebelumnya mengklaim, DPRD bersepakat membentuk lima pansus. Diputuskan dalam rapat Bamus, 24 Februari. Seperti: Pansus Banjir, Pansus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pansus Kawasan Berikat Nusantara (BKN), Pansus Badan Kehormatan (BK) tentang Kode Etik, dan Pansus BK tentang Tata Cara Bersidang.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini sesumbar, keputusan tersebut disetujui seluruh peserta rapat. Hampir dari seluruh fraksi hadir. Termasuk PKS.

Gayung bersambut, kata berjawab. Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada seluruh fraksi di "Kebon Sirih". Isinya, terkait delegasi untuk menjadi anggota Pansus Banjir.

Suhaimi mengaku, Fraksi PKS telah menerima surat tersebut. Namun, hingga kini belum mengutus kadernya sebagai anggota pansus. "Karena kita sendiri masih berkeberatan," tutupnya.