Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencibir pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR. Sebab, dasar dan mekanisme pendirian tidak jelas serta tak melibatkan seluruh fraksi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Jiwaini mengatakan, tidak ada sosialisasi kepada PKS mengenai pembentukan satgas ini. Pihaknya pun, kata dia, tidak tahu menahu soal dasar pembentukan serta mekanisme yang ada dalam Satgas Lawan Covid-19 DPR itu.
"Iya, (Fraksi PKS) enggak masuk (Satgas Lawan Covid-19) dan kita enggak tahu juga dasar pembentukannya serta mekanismenya," ucap Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, di Jakarta, Senin (13/4).
"Mungkin itu satgas koalisi (pemerintah) kali, bukan satgas DPR," sambung dia menerka.
Meski demikian, dirinya menegaskan, PKS tak keberatan tidak dilibatkan dalam satgas. Jazuli beralasan, pihaknya sudah bergerak mandiri untuk menangani pandemi coronavirus (Covid-19).
Kebijakan tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan memotong gaji Maret dan April para kader yang duduk di "Senayan". Dana yang terkumpul bakal dipakai untuk membeli alat perlindungan diri (APD) tenaga medis dan sembako bagi warga, khususnya pekerja harian.
"PKS memang tidak masuk dalam satgas yang dibentuk oleh saudara Daasco. Tapi buat PKS, masuk (atau) enggak masuk ke satgas tersebut, PKS tetap apresiasi semangat teman-teman yang peduli terhadap Covid-19," jelasnya.
DPR membentuk Satgas Lawan Covid-19 pada Kamis (9/4) lalu. Diklaim sebagai bentuk kepedulian dewan lintas fraksi karena penyebaran virus SARS-CoV-2 di Tanah Air kian meluas.
Dalam edaran terkait susunan anggota satgas yang diterima wartawan, tidak ada perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. Pengurus hanya diisi anggota dewan asal Partai Amanat Nasional (PAN) Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Terpisah, Anggota Fraksi PPP DPR, Arsul Sani, mengakui, tidak ada perwakilan PKS dan Demokrat dalam Satgas Lawan Covid-19. Namun, dirinya menegaskan, daftar anggotanya tak didasari pendukung pemerintah atau oposisi.
"Yang jadi pengurus itu kebetulan para inisiator pertama saja. Tapi kalau (ada) yang mau bergabung, boleh siapa saja, dari fraksi mana saja," jelasnya.
"Satgas ini juga membuat jaringan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di DKI, kalau enggak salah ada dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan PD (Partai Demokrat) sebagai pengurusnya," sambung dia.
Sebab itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP ini berkeberatan apabila kesepakatan pembentukan satgas didasari suara fraksi di DPR.
Berikut daftar anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR
Ketua: Puan Maharani (PDIP)
Anggota: Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (NasDem), dan Asrul Sani (PPP)
Koordinator Satgas: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Wakil Koordinator: Ahmad Sahroni (NasDem)
Kepala Staf dan Sekretaris: Putih Sari (Gerindra)
Deputi Keuangan: Sari Yulianti (Golkar)
Deputi Operasi: Adies Kadir (Golkar)
Deputi SDM kesehatan dan Relawan: Amir Uskara (PPP)
Deputi Hubungan Antar Lembaga: Emanuel Mekindes Lakalena (Golkar)
Deputi Hubungan Luar Negeri: Wihadi Wiyanto (Gerindra)
Deputi Penerangan Masyarakat: Arteria Dahlan (PDIP)
Deputi Hukum dan Advokasi: Habiburokhman (Gerindra)
Deputi Pengawasan Internal: Ahmad Rizki Sadiq (PAN)
Deputi Informasi Strategis: Faisol Reza (PKB)
Deputi Logistik: Mochamad Nabil Haroen (PDIP)
Deputi Koordinator Satgas Daerah: Fauzi H. Amro (NasDem)
