PKS tolak rencana pemerintah impor 1 juta ton beras

Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras tahun ini ditentang Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin. Sebab, lanjut Akmal ada keanehan pada rencana impor beras ini, di antaranya stok dalam negeri masih tinggi.

“Kami FPKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya antiimpor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri”, ujar Akmal dalam keterangan tertulis, Senin (8/3).

Kebijakan beras ini, lanjutnya, selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. "Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi impor kok jalan terus?” katanya.

Tahun lalu, sambungnya, pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras di mana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.

“Kemudian masa sekarang, di mana Produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,” bebernya.

Dia juga mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu yang diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. "Seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan kedepan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata," ungkapnya.

Menurutnya, stok beras jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama karena daya tahan beras hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.

“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.