PKS usul pilih Komisioner KPU-Bawaslu bukan karena latar belakang

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan, pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode jabatan 2022-2027 harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Menurutnya, kompetensi dan integritas para komisioner baru sangat berdampak pada kedua lembaga tersebut.

"Hal yang tidak kalah penting adalah kapasitas, kompetensi, dan kualitas, bukan dari latar belakang. Harapannya, kita bisa menjadikan KPU dan Bawaslu yang inklusif, berkualitas, dan berintegritas. Sehingga demokrasi yang baik dapat terwujud," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/2).

Selain itu, sambung Mardani, independensi KPU dan Bawaslu adalah syarat mutlak demi terciptanya pemilihan umum (pemilu) yang sehat, jujur dan adil (jurdil), serta berpihak kepada rakyat. 

"Pemilu serentak dengan rentang waktu yang panjang membutuhkan semangat dan kesehatan jiwa raga terutama dalam bersikap berasas adil dan independen," katanya.

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Komisioner KPU dan Bawaslu dilaksanakan pada 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR. 

Sebagian dari calon yang mengikuti sesi fit and proper test ialah anggota KPU dan Bawaslu yang masih aktif, baik dari pusat hingga ke daerah.

KPU telah mendengarkan pemaparan delapan calon anggota KPU pada Senin (14/2) yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, dan Iwan Rompo Banne.

Di hari kedua atau Selasa (15/2), fit and proper test dilakukan terhadap enam calon anggota KPU dan dua calon anggota Bawaslu. Keenam calon Komisioner KPU yang akan memaparkan visi dan misi hari ini adalah Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa’at, Parsadaan Harahap, Viryan sebagai anggota KPU, Yessy Yatty Momongan dan Yulianto Sudrajat.

Mardani menambahkan, yang perlu ditekankan juga dari para calon dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan ini ialah soal detail serta rencana dalam menjawab berbagai tantangan kompleksitas Pemilu 2024. 

"Ketika fit and proper test, calon harus sudah berbicara mengenai detail, implikasi teknis tahapan terutama saat pemilu dan pilkada dilakukan pada tahun yang sama dan tahapan yang bersamaan," ujar dia.