PKS: Vaksinasi Covid-19 tak efektif, seremonial

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah memaksimalkan fasilitas kesehatan untuk 2 juta vaksinasi per hari. Permintaan ini merespon target percepatan vaksin tanpa menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19.

"Proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif, birokratis, seremonial dan ada kesan pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi," kata Sukamta kepada Alinea.id, Minggu (27/6).

Menurut Sukamta, Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini peran klinik pratama yang berjumlah 8.000 lebih belum dioptimalkan.

"Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin per hari dengan tanpa kerumunan berlebihan," ujarnya.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, hingga akhir Juni 2021, jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi Covid-19 lebih 12,5 juta orang. Masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia.

Sukamta mengatakan, ada potensi lain yang bisa dilakukan yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu. "Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segmen masing-masing. Misal dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini diluar Rumah sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehkan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan kalau pemerintah serius melakukan vaksinasi," bebernya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili. Walaupun kini aturan telah dicabut beberapa hari lalu.

"Ini kan kita tidak sedang vaksin perwilayah tapi 2/3 rakyat Indonesia. Mengapa harus memakai domisili? Harusnya sederhana saja yang mau vaksin menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya langsung bisa daftar dan di vaksin. Lokasinya bisa dimana saja sesuai dengan potensi layanan kesehatan," ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama keberhasilan.

"Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul. Kini miris rasanya ketika melihat beberapa negara sudah menyelesaikan vaksinasi mulai hidup normal. Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan EURO 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak," pungkas Sukamta.