Caleg DPR RI terpilih dari Partai NasDem kembali mengundurkan diri. Teranyar, Tina Nur Alam, peraih 68.683 suara di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), mundur di tengah sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penetapan Tina sebagai pemenang kursi DPR RI digugat oleh eks Gubernur Sultra Ali Mazi, rekan separtai Tina di NasDem. Bertarung di dapil yang sama, Ali mengoleksi 68.093 suara, terpaut sekitar 600 suara dibanding Tina.
"Dengan melihat perkembangan situasi dan juga dampak psikologis sosial yang terjadi, akibat adanya perselisihan tersebut maka bersama ini saya atas nama Tina Nur Alam menyatakan mengundurkan diri,” ujar Tina di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/5) lalu.
Dengan mundurnya Tina, kursi DPR RI jatah NasDem dari dapil Sultra otomatis jatuh ke tangan Ali Mazi. Sekjen NasDem Hermawi Taslim membantah ada tekanan atau kesepakatan politik yang membuat Tina mundur.
Maret lalu, peristiwa serupa terjadi di NasDem. Caleg terpilih NasDem dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Ratu Ngadu Bonu Wulla mundur dan menyerahkan kursi DPR RI yang ia peroleh kepada eks Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Di Pileg 2024, Ratu Wulla yang memperoleh 76.331 suara, sedangkan Viktor meraup 65.359 suara.
Tukar guling kursi DPR itu sempat memicu protes dari pendukung Ratu Wulla. Ratusan warga Sumba Barat Daya menggelar aksi bakar lilin di lapangan Galatama Tambolaka, NTT, Minggu (17/3). Mereka menolak pengunduran diri Ratu atas alasan apa pun.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menduga sudah ada kesepakatan tertentu antara caleg-caleg terpilih NasDem yang mengundurkan diri dengan caleg-caleg yang menggantikan mereka. Ia tak yakin Tina dan Ratu Wulla hanya karena arahan dari partai besutan Surya Paloh tersebut.
“Jadi, motif pengunduran diri lebih disebabkan karena adanya tawaran atau kompensasi yang lebih menarik,” kata Yusak kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (20/5).
Jenis kompensasi bagi caleg terpilih, kata Yusak, beragam, mulai dari kompensasi material, dukungan untuk maju mengejar jabatan politik tertentu seperti kepala daerah, atau kompensasi lain yang dianggap lebih menarik.
"Tekanan partai bisa terjadi dengan akal-akalan oleh parpol saat menetapkan caleg terpilih. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari dugaan tidak loyal terhadap partai, faktor senioritas, atau alasan lainnya," jelas Yusak.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mencium aroma politik dagang sapi dalam peristiwa kemunduran Tina dan Ratu. Ia memperkirakan sudah ada kesepakatan yang disetujui antara keduanya dengan internal NasDem.
Apalagi, Tina dan Ratu Wulla sudah "berkeringat" untuk mendulang suara di dapil masing-masing. “Partai itu, ya, memang transaksional, tempatnya dagang sapi gitu,” ujarnya kepada Alinea.id.
Senada, pakar ilmu politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unes) menduga sudah ada kesepakatan antara Tina dan Ali Mazi serta Ratu dan Viktor. “Mungkin mereka berdua sudah mengadakan kesepakatan sebelumnya,” kata dia.
Pakar politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menduga ada tekanan politik yang dialami Tina dan Ratu. Walhasil, mereka merelakan kursi DPR RI yang mereka peroleh untuk rekan separtai yang jauh lebih berpengaruh.
“Tidak lazim tapi terjadi, tetapi hanya di partai tertentu dan di wilayah tertentu saja. Partai lain kan tidak, wilayah lain kan tidak,” kata Ujang kepada Alinea.id.
