Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menyinggung soal masih adanya oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan pada calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Politikus Demokrat itu juga menanyakan hubungan Korps Bhayangkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar hari ini.
Benny menyebut, masih ada aparat yang tidak mangayomi masyarakat. Karena itu, dia meminta penjelasan Listyo terkait rencana aksi calon Kapolri itu dalam menyiasati persoalan itu.
"Apa rencana aksi Pak Calon Kapolri nantinya?" kata Benny, saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dengan Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).
Selain itu, Benny juga menyinggung relasi Polri dengan KPK menyusul masih adanya kesan negatif terkait hubungan dua institusi tersebut.
"Ada kesan institusi ini menghambat KPK ini. Apa rencana Bapak ke depan, untum mendukung KPK habis-habisan?" papar Benny.
Merespon hal itu, Listyo menegaskan tidak ada ruang bagi aparat yang menyalahgunakan wewnenang. Dia menegaskan, akan membuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Oleh karena itu? jelas sikap kami bahwa ada hal-hal yang sifatnya menyimpang, tentu kami akan lakukan mekanisme, mulai dari mekanisme internal yang ada di Propam. Apabila itu tidak bisa dituntaskan, maka penegakan hukum lain bisa kita terapkan," terang Listyo.
"Tentunya, polisi harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, sehingga rakyat betul-betul menaati Polri," imbuhnya.
Terkait hubungan Polri dengan KPK, Listyo menerangkan kedua institusi tersebut memiliki hubungan baik. Hingga saat ini proses kerja sama masih terjalin dengan baik, seperti mengirim anggotanya untuk dipekerjakan di KPK.
"Jadi terkait penyiapan personel, sampai saat ini personel Polri selalu di berikan kesempatan untuk mengisi dan memperkuat KPK, baik dijajaran penyidiknya maupun jajaran yang berkaitan koordinasi dan sebagainya," terag Listyo.
Pun pada sisi proses penanganan perkara, Listyo menyebut Polri dan KPK terus bersinergi. Dia kemudian mencotohkan saat Polri mengajak KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi Djoko Tjandra.
"Ini menunjukkan bahwa kami terbuka untuk hal seperti itu. Join investigasi bila perlu, dan wewenang supervisi. Karena memang, manakala kerjaan itu mangkrak, maka supervisi KPK beri wewenang untuk mengambil alih atau ingatkan kepada kita," papar Listyo.
"Jadi kami dalam posisi yang sangat solid dengan KPK. Tentu komitmen kami mengedepankan upaya pencegahan dari pada penindakan," imbuh Listyo.
Untuk diketahui, Listyo menghadapi fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah "Transformasi Menuju Polri yang Presisi". Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan.
