close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Politikus PAN, Zita Anjani. Dokumentasi DPRD DKI Jakarta
icon caption
Politikus PAN, Zita Anjani. Dokumentasi DPRD DKI Jakarta
Politik
Senin, 01 Juni 2020 15:45

Politikus PAN minta pemerintah segera aktifkan sekolah

Presiden Jokowi menolak mengaktifkan kembali sekolah saat new normal.
swipe

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, mendorong pemerintah segera mengaktifkan sekolah di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19). Dalihnya, anak-anak sudah stres serta mengganggu perkembangan emosional dan sosialnya.

"Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat. Tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunianya. Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung, bahkan menjauhkannya," ujarnya, Senin (1/6).
 
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah tak punya rencana terukur untuk menjamin kembalinya aktivitas pendidikan. "Situasi tidak pasti. Yang dibutuhkan warga kejelasan," jelasnya.

"Kalau sudah turun dari 1.000 ke 600 (kasus positif Covid-19) per hari, mal kita buka. Kalau sudah turun dari 600 ke 300, sekolah kita buka. Kalau naik lagi, sekolah kita tutup lagi. Jadi, kita punya harapan dan ukuran," imbuhnya mencontohkan.

Sedangkan saat ini, bagi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, antarpejabat memiliki pendapat berbeda. "Menteri ini dan menteri itu simpang siur," kritiknya.

Dirinya juga mempertanyakan kesiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menyiapkan kurikulum secara daring. Apalagi, penyelenggaraan pendidikan saat normal baru (new normal) belum disampaikan sampai sekarang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meniadakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah saat pandemi, medio Maret hingga kini. Dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai gantinya. Daerah lain pun demikian.

Di sisi lain, pemerintah pusat mencanangkan tatanan normal baru di beberapa daerah per Juni 2020. Jakarta, salah satunya. Kala diterapkan, sejumlah aktivitas luar ruang diperkenankan kembali.

Meski begitu, kebijakan tersebut belum berlaku untuk sektor pendidikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak aktivitas sekolah dimulai dalam waktu dekat saat tahun ajaran baru dimulai per 13 Juli.

img
Ardiansyah Fadli
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan