Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan, masih banyak sekolah-sekolah yang belum menikmati Program Indonesia Pintar (PIP) lantaran minimnya pemahaman dalam menggunakan teknologi informasi.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), ada sekitar 2,4 juta anak di Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan PIP. Selain itu, sekitar Rp2,8 triliun dana PIP tidak tepat sasaran.
"Ketika saya berdialog dengan guru-guru sekolah di dapil saya, kebanyakan kepala sekolah tidak memahami persis dan tidak tahu persis soal meng-apply untuk memperoleh PIP. Dan ketika mereka memperoleh PIP pun mereka tidak tahu secara persis," kata Andreas dalam rapat dengan pejabat Eselon I Kemendikbud Ristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/8).
PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan ini ditujukan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Program Indonesia Pintar 2021 untuk pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK.
Andreas menyebut, banyak kepala sekolah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengeluhkan hal tersebut lantaran operator sekolah minim tanggung jawab untuk mengisi data terkait penerimaan PIP.
"Banyak sekolah serahkan urusan IT ke operator, dan kebanyakan operator bukan bagian dari sekolah, sehingga operator tidak punya atau minim tanggung jawab dalam mengisi dapodik ini," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Oleh karena itu, dia berharap agar Kemendikbud Ristek membina operator sekolah. Termasuk memperbaiki data pokok pendidikan (dapodik) agar dapat diintegrasikan dengan data PIP.
"Karena saya pikir kunci pembenahan bantuan langsung ke individu dan sekolah itu ada di dapodik. Nah, dapodik harus diperbaiki. Apalagi sekarang ada integrasi dapodik untuk salurkan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Untuk k itu saya minta Kemendikbud lakukan pembinaan kepada operator ini, bagaimana caranya supaya mereka bisa bagian dari sistem integrasi ini," jelas politikus asal NTT ini.
Hal senada dikeluhkan anggota Komisi X lainnya, Ali Zamroni. Menurutnya aplikasi yang digunakan Kemendikbud Ristek dalam penyaluran PIP rentan bermasalah. Padahal, PIP bukanlah program baru, seharusnya tidak mengalami kendala secara sistem.
"Terkait PIP, salah satu yang menjadi kelemahan adalah ringkihnya aplikasi yang disajikan Kemendikbud sehingga mudah sekali data itu blank dan tidak sesuai harapan. Contoh ketika saya memasukan nama-nama siswa dari dapil saya, tiba tiba hilang sekian dan muncul nama dari daerah lain. Ini kerap terjadi sehingga kami harap itu diminimalisir sehingga tingkat kehilangan siswa menjadi kecil," pungkasnya.
