Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo mempertanyakan alasan pemecatan permanen terhadap mantan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurutnya, pemecatan Terawan lebih pada persoalan personal, ketimbang profesionalitas seorang Terawan.
"Sangat disayangkan drama pemecatan yang semestinya menjadi ranah privat organisasi, diduga dengan kesengajaan diviralkan ke ranah publik. Dan publik diajak pro dan kontra sehingga menjadi energi negatif bagi pelayanan kesehatan nasional. Apalagi di era perang melawan pandemi, sehingga pantas dipertanyakan motif viralnya di masyarakat," kata Rahmad kepada Alinea.id, Minggu (27/3).
Rahmad menegaskan, IDI merupakan organisai profesi yang telah memiliki sejarah panjang dengan banyak prestasi dan pengabdian kepada kesehatan negara. Namun, kata dia, konflik berkepanjangan membuat masyarakat jengah disuguhkan dengan drama konflik berkepanjangan.
"Terlebih banyak dokter ada yang pro dan kontra terhadap substansi yang dipersoalkan IDI. Dan banyak masyarakat yang mendukung temuan-temuan kedokteran semacam ini sehingga menjadikan IDI diduga lebih terlihat pada persoalan personal," ujarnya.
Rahmad mengatakan, drama pemecatan ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi IDI sebagai wadah tunggal organisasi profesi. Oleh karena itu, konflik IDI dan dokter Terawan menjadi momentum untuk mendorong percepatan revisi undang-undang praktek kedokteran.
"Dengan penyempurnaan menyeluruh bagaimana pemerataan praktek kedokteran di Indonesia, perlindungan inovasi penelitian dokter dan perlu tidaknya organisasi tunggal profesi kedokteran sesuai amanah kontitusi kebebasan berserikat," kata dia.
Dia menambahkan, IDI dan dr Terawan beserta angota lainya adalah aset nasional. Untuk mengakhiri konflik IDI dan dr Terawan, termasuk pelayanan kesehatan masyarakat, dirinya medorong agar adanya penyelesaian yang bermartabat dan kekeluargaan melalui mediasi antara dr Terawan dengan IDI.
"Dan selama IDI masih sebagai wadah tunggal sebelum diamandemen UU praktek kedokteran, IDI hendaknya kita dorong menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan pembinaan, komunikasi dan cara yang elegan dan tidak mengajak masyarakat untuk turut berpolemik terhadap persoalan organisasi," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut dengan keputusan pemecatan permanen pada dr. Terawan dari keanggotaan IDI Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut politikus PAN ini, dr. Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan.
"Saya benar-benar terkejut dengan keputusan itu. Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahim dalam merajut persatuan. Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh ya?" ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (27/3).
