Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengkritisi 400 orang tim bayangan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk membantu kementeriannya. Menurut Mu'ti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit untuk menelusuri ada atau tidaknya penyimpangan uang negara terkait kebijakan kontroversi tersebut.
"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," kata Mu'ti kepada wartawan, Selasa (27/9).
Mu'ti mengatakan, baru pertama kali mendengar istilah 'tim bayangan' dalam sebuah kementerian sepanjang sejarah Indonesia. Dia pun mengaku heran ada tim tersebut padahal sudah banyak sekali pejabat yang berada di lingkungan kementerian.
"Jumlahnya ratusan dan semuanya digaji jutaan. Padahal, secara struktural, di lingkungan kementerian banyak sekali pejabat, mulai sekjen, dirjen, direktur, biro, dan staf, yang berjumlah ribuan," kata Mu’ti.
Saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Nadiem sebelumnya telah menjelaskan terkait 400 orang sebagai tim bayangan di kementeriannya. Namun, Nadiem meluruskan beberapa hal kepada masyarakat mengenai masalah tersebut.
Mantan CEO Gojek itu mengaku, 400 tim bayangan itu merupakan ide dari dirinya sendiri dengan tujuan bisa diterapkan di setiap jenjang kedinasan. Namun, ia mengaku salah dalam penggunaan istilah tim bayangan. Sebab, kata Nadiem, tim tersebut sejatinya merupakan vendor yang dapat digunakan layananannya oleh para direktur jenderal (dirjen) Kemendikbudristek.
"Mungkin ada sedikit saya kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksud itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9).
Nadiem merincikan bahwa tim ini berada di bawah naungan perusahaan Telkom Indonesia, yakni Govtech Edu. Tim itu secara teknis merupakan vendor yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk membangun platform teknologi untuk menunjang percepatan kebijakan-kebijakan yang diluncurkan masing-masing ditjen.
Nadiem menilai, 400 tim bayangan itu tidak memberi kesan negatif. Bahkan, kehadiran tim bayangan ini dapat memajukan Kemendikbud Ristek melalui inovasi teknologi.
"Itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemendikbud Ristek, ya walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor," ujarnya.
Nadiem juga memastikan, keputusan terkait semua kebijakan 400 tim bayangan ini masih dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, keliru jika ada anggapan 400 tim bayangan ini memegang kendali penuh atas seluruh Direktorat yang ada di Kemendikbudristek. Pasalnya, kata Nadiem, semua keputusan masih ada di tangan Direktur Jenderal maupun Direktur.
"Dirjen dan direktur bekerja sama dengan mereka untuk gotong-royong. Dan itulah yang ingin dipelajari negara lain, bagaimana kita bisa ciptakan kapasitas yang baru. Saya ingin mengucapkan sekali lagi ini adalah aspirasi saya sebagai pemimpin. Harapan besar saya adalah kami bisa sharing ini ke pemerintah daerah dan kementerian lain," ucapnya.
