Politikus PPP minta elite hentikan wacana tunda Pemilu 2024

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pangkalnya, kata Arsul, berdasarkan berbagai hasil survei, rakyat yang puas dengan kinerja pemerintahan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu.

"Oleh karena itu sudah saatnya para elite politik dan kekuasaan yang mendukung penundaan Pemilu itu untuk berhenti meneruskan wacana tersebut," Arsul Sani kepada wartawan, Senin (7/3).

Arsul juga meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendengarkan suara masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, ketika mayoritas rakyat menolak penundaan pelaksanaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden, maka Jokowi akan mengikuti kehendak itu.

"Tentu beliau (Jokowi) juga mendengarkan dan akan mengikuti kehendak mayoritas rakyat," ujar dia.

Dia mengimbau agar para elite politik tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek yang hanya memikirkan agar tetap menjabat dan berada dalam kekuasaan.

"Saya berharap semuanya berpikir kedepan untuk kepentingan jangka panjang dengan tidak merusak siklus demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang sudah tertuang dalam konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta masyarakat untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan apapun. Menurutnya, penunda pemilu mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasinya. 

Pangi menegaskan, saat ini demokrasi dalam keadaan bahaya, dan mestinya alarm demokrasi berbunyi. Pangkalnya, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 yakni pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Namun, pada saat yang sama tiba-tiba secara sistematis, muncul pernyataan para ketua umum partai koalisi Golkar, PKB dan PAN, dengan nada yang sama, menginginkan agar jadwal pemilu ditunda.

"Apakah ini fenomena alamiah, siapa operator politik yang mendesainnya? Apakah dalangnya adalah kelompok basis kekuasaan para oligarki? Aktor-aktor yang tidak menginginkan pestanya cepat berakhir, rencana jahat para oligarki membeli partai-partai politik demi melanggengkan kekuasaanya?" ujar Pangi.