PPP pasrahkan jatah menteri ke Jokowi 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, PPP menyerahkan sepenuhnya pembagian jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Arsul, PPP belum menyiapkan kader secara khusus untuk duduk di kabinet baru Jokowi. 

"Itu terserah Presiden saja. PPP posisinya itu biar menjadi inisiatifnya Pak Jokowi sajalah, apakah akan bertambah atau tidak bertambah," kata Arsul di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Arsul mengatakan, jatah menteri di kabinet baru bisa diketahui setelah pertemuan antara Jokowi dan para ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf digelar. Namun demikian, Arsul mengaku tak tahu kapan pertemuan itu bakal digelar. 

"Partai koalisi belum bertemu. Rencananya mungkin Pak Jokowi saya kira akan bertemu dengan seluruh jajaran tim kampanye sampai ke daerah itu dulu. Setelah itu baru kemudian Pak Jokowi akan bertemu dengan para ketua umum partai," katanya. 

Pada kesempatan itu, Arsul juga turut menanggapi sikap Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang cenderung menolak masuknya parpol pengusung Prabowo-Sandi ke koalisi parpol pendukung pemerintah. Menurut Arsul, penolakan kedua partai tersebut terbilang wajar. 

"Boleh dong karena kita belum ketemu, belum bersama-sama, maka itu yang disampaikan oleh masing-masing partai. Itu kan posisi partai masing-masing. NasDem misalnya menolak, Cak Imin kemudian menyampaikan koalisi yang ada sekarang sudah cukup gemuk. Itu harus kita hormati," katanya. 

Namun demikian, menurut Arsul, masuknya parpol baru di koalisi tidak otomatis menggerus jatah kursi bagi parpol-parpol yang sudah ada saat ini. Pasalnya, Jokowi belum menyusun komposisi kabinet.

"Bisa saja masuk oposisi tapi juga jatah menteri berkurang karena misalnya Pak Jokowi mengambil kebijakan streamlining kabinetnya. Tapi bisa juga tidak berkurang meskipun ada penambahan mitra koalisi kalau portofolio kementeriannya ditambah," ujarnya.