PPP sebut ketegangan PDIP dan Nasdem kian meningkat

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut, adanya ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres di Pilpres 2024. Bahkan, kata Arsul, ketegangan antara dua parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin meningkat.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan Nasdem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres Nasdem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (11/10).

Kendati demikian, Arsul mengaku tak mempermasalahkan ihwal deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem tersebut. Menurut dia, setiap parpol justru harus saling menghargai dan menghormati setiap kebijakan internal parpol masing-masing.

Arsul mengatakan, mengapresiasi apa yang disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahwa deklarasi Anies oleh Partai Nasdem sebagai artikulasi demokrasi yang biasa dan wajar saja.

"Karenanya bagi PPP, soal sikap Nasdem yang mencapreskan AB tersebut seyogianya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir warna biru yang diklaim telah lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi karena telah mencalonkan capresnya sendiri. Hasto sempat menyinggung peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato pada 1945.

Ia lalu mengaitkan warna biru di bendera tersebut dengan biru di masa kini. Di mana biru tersebut sudah lepas dari pemerintahan Jokowi. Namun, saat dikonfirmasi wartawan, Hasto enggan memberi penjelasan.

Sindiran Hasto tak berhenti di situ saja. Ia menyindir komitmen Partai Nasdem ke pemerintahan Jokowi dengan mengaitkannya dengan etika politik dan kerja sama politik dengan parpol pendukung.

"Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto dalam sebuah diskusi, Senin (10/10).

"Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerja sama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini," imbuhnya.