close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
PJS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah) bersama Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (PPP) Sudarto (kiri) berbincang saat menghadiri serta membuka Mukernas III Partai Persatuan Indonesia (PPP) M
icon caption
PJS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah) bersama Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (PPP) Sudarto (kiri) berbincang saat menghadiri serta membuka Mukernas III Partai Persatuan Indonesia (PPP) M
Politik
Kamis, 15 November 2018 22:06

PPP versi Muktamar Jakarta akan dilaporkan ke polisi

PPP Muktamar Jakarta dinilai sudah berkali-kali memalsukan kop surat dan stempel partai.
swipe

Sekjen PPP kubu Romy, Arsul Sani mengatakan akan segera melaporkan PPP Muktamar Jakarta kepada pihak kepolisian.

"Secepatnya melaporkan ke pihak kepolisian," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/11). 

Arsul mengatakan PPP Muktamar Jakarta sudah berkali-kali memalsukan kop surat dan stempel partai. Juga telah melakukan penipuan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai DPP PPP. 

"Padahal tidak ada satu pun legalitas pada mereka baik dari pengadilan, pemerintah maupun penyelenggara pemilu, makanya akan segera kami pidanakan,"sebut Arsul. 

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Sudarto tidak mengindahkan ancaman Sekjen PPP kubu Romy Arsul Sani.  

"Biar saja itu urusan mereka (PPP kubu Romy), kami sudah biasa menghadapi ancam mengancam dari mereka selama empat tahun," kata Sudarto saat Mukernas PPP Muktamar Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/11). 

Sudarto memastikan Mukernas PPP Muktamar Jakarta tetap akan berjalan dan solid. Dia berdalih, belum ada putusan pengadilan atau hukum yang melarang pihaknya menggunakan atribut PPP. Sejauh ini pelaksanaan Mukernas PPP Muktamar Jakarta tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana mestinya. 

PPP Muktamar Jakarta merupakan sebuah organisasi partai. Memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Keputusan apapun terkait dengan partai, terkait dengan politik, terkait dengan pilpres sekalipun itu harus dibicarakan di dalam Mukernas. Hal itu, sesuai dengan AD/ART dalam organisasi.

img
Robi Ardianto
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan