Sikap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menegur Fadli Zon karena mengkritik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir Sintang, Kalimantan Barat, dinilai berlebihan.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang," kata pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin kepada Alinea.id, Senin (15/11/2021).
Mestinya, jelas Ujang, Prabowo mendukung Fadli Zon agar lebih kencang lagi mengkritik. "Karena anggota DPR itu digaji untuk bersuara lantang untuk kepentingan rakyat. Namun persoalannya memang, Prabowo dan Gerindra ada dalam barisan koalisi Jokowi," jelasnya.
Menurut ujang, DNA Fadli Zon adalah kritikus. Untuk itu, perlu diberi keleluasaan agar bisa tetap kritis. Masalahnya, lanjut Ujang, posisi Gerindra saat ini berada dalam koalisi pemerintah.
"Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis di antara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jerus. Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat," bebernya.
Menurut Ujang, sikap Prabowo tersebut, besar atau kecil, akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya. "Jika terus melarang Fadli Zon, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," pungkasnya.
Sebelumnya, poitikus Gerindra, Habiburokhman menyebut Prabowo menegur Fadli Zon melalui Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani buntut dari cuitan soal banjir Sintang.
"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli Zon di akun Twitter pribadinya.