Prabowo gandeng AHY dan Demokrat, PKS ditinggalkan?

Rencana memasangkan Prabowo Subianto dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, berpotensi membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditinggalkan dari koalisi yang telah dibangun.

Presiden PKS Sohibul Iman menanggapi dengan santai kabar tentang adanya peluang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Sinyalemen bergabungnya Partai Demokrat ke Partai Gerindra menguat setelah adanya pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (5/7) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Jangan dikonotasikan, begitu Demokrat ketemu Gerindra, seolah PKS ditinggalkan. Lalu, Demokrat ketemu PKS, Gerindra ditinggalkan. Jangan baperan dalam politik," ujarnya, Senin (9/7).

PKS memang telah mengajukan sembilan nama bakal calon presiden dan wakil presiden untuk maju pada Pilpres 2019. Nama-nama tersebut merupakan hasil penjaringan internal PKS.

Sembilan bakal calon presiden dan wakil presiden dari PKS itu antara lain, Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno.

Kemudian Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Koalisi PKS dan Gerindra telah terjalin sejak lama, bahkan sejak Pilpres 2014. Kemudian berlanjut hingga Pilkada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lain.

PKS dan Gerindra sepakat untuk membangun koalisi menghadapi Pilpres 2019. Sehingga, rencana memasangkan Prabowo dengan AHY putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, merupakan hal biasa.

"Ini masih dalam ranah peta politik. Nanti arahnya ke siapa, itu kita belum tahu," kata dia.

Bahkan, ia mengapresiasi munculnya nama AHY dalam bursa calon wakil presiden pendamping tokoh yang dikenal sebagai rival Presiden Joko Widodo tersebut.

"Munculnya banyak calon dalam proses demokrasi itu bagus, supaya rakyat memiliki pilihan yang banyak. Bagi kami, tidak ada sikap yang berat," tambah Sohibul.

Ia mengaku kabar tentang Prabowo yang kemungkinan menggandeng AHY itu tidak memperenggang hubungan partainya dengan Partai Gerindra.

Sohibul menambahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan sebelumnya juga telah menemuinya dan mengajak berkoalisi, sehingga munculnya nama calon pendamping Prabowo dari Partai Demokrat bukan hal yang baru bagi PKS.

Kendati demikian, ia tidak berkomentar banyak ketika ditanyakan soal persetujuannya terkait duet Prabowo dengan AHY. "Saya tidak akan berandai-andai, jalani realitas saja," ungkap Sohibul.

Ketua Umum PKS Muhammad Sohibul Iman saat berada dalam koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014. (Facebook).

Struktur kabinet

Sementara itu, Sohibul membantah pernyataan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno terkait adanya pembahasan mengenai struktur Kabinet 2019 oleh tiga partai oposisi pemerintah.

"Ini saya tegaskan, tidak betul bahwa PKS sudah berbicara pembagian kekuasaan," tuturnya.

Dia berpendapat penyataan Sandiaga terkait pembahasan struktur Kabinet 2019 antara PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra tidak tepat, karena koalisi partai oposisi saat ini belum terbentuk dan dinilai masih "cair".

"Lah, itu tradisi apa? Koalisinya saja belum jelas, masa kabinetnya sudah ada?," kata Sohibul.

Dia menduga pernyataan yang dilontarkan Sandiaga tentang adanya pembicaraan susunan Kabinet 2019, merupakan pendapat pribadi pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

"Mungkin Pak Sandi sudah 'corat-coret' sendiri, tapi belum dibicarakan dengan PKS. Tapi saya tegaskan tidak ada bagi-bagi kekuasaan," terang Sohibul.

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan bahwa Partai Gerindra, PAN, dan PKS sudah memulai pembahasan soal Kabinet 2019.

Menurut dia, dari pembahasan antara tiga partai tersebut, diputuskan bahwa kelak Kabinet 2019 tidak hanya diisi politikus. Kalangan profesional juga akan dijaring untuk menduduki posisi tertentu.

Sumber: Antara