Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mengimbau kepada masyarakat agar tidak berpandangan negatif mengenai dinasti politik. Hal ini disampaikan dalam acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theatre, Selasa (24/10) malam.
Prabowo mengatakan, bahkan dirinya sendiri melakukan dinasti politik. Menurutnya, hal itu terlihat dari keluarganya yang berperan bagi kemajuan bangsa selama ini.
"Saya dari dinasti politik. Kami dinasti dan keluarga berjuang untuk rakyat. Dua paman saya gugur untuk republik ini," katanya di Djakarta Theatre, Selasa (24/10).
Menurut Prabowo, selama dinasti politik memberi nilai yang positif untuk bangsa, maka hal tersebut tidak masalah bagi dirinya.
"Jadi kita ambil pengertian yang positif dari dinasti politik ini," ujarnya.
Ia memandang, dinasti politik adalah hal yang wajar. Ia berkaca pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Prabowo mengatakan, partai moncong putih itu telah menerapkan dinasti politik. Bahkan ia mengeklaim terlihat di semua partai politik.
"Kalau saya boleh jujur, Anda lihat itu di semua partai politik, termasuk di PDI Perjuangan itu ada dinasti politik," ucapnya.
Kendati demikian, politik dinasti yang ada di PDI Perjuangan dianggap sebagai hal yang wajar dan baik. Pasalnya, dinasti politik tidak melulu negatif, namun juga bisa menjadi hal yang positif.
"Dinasti politik itu sesuatu hal yang wajar," ujarnya.
Sebelumnya, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny Januar Ali, menyebutkan, isu dinasti politik juga terjadi di luar negeri. Di Amerika Serikat misalnya, ketika John F Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat, di momen itu juga, adiknya Ted Kennedy terpilih sebagai anggota Senator.
Di Amerika Serikat ada pula George Bush senior, dan anaknya George Bush Junior. Dua-duanya malah menjadi Presiden Amerika Serikat. Ada juga Jeff Bush, anaknya yang lain, menjadi Gubernur Florida.
Di India, ada Nehru. Lalu kursi Perdana Menteri dilanjutkan oleh putrinya indira Gandhi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh cucunya Rajiv Gandhi.
"Mengapa dinasti politik itu hal yang biasa saja di negara demokrasi? Itu bagian dari konsekuensi prinsip demokrasi," jelas dia.
Dalam demokrasi berlaku prinsip persamaan hak. Semua warga negara sama haknya untuk menjadi pemimpin. Seorang warga tak boleh didiskriminasi walau anak petani ataupun anak presiden.
Juga dalam sistem demokrasi, konstitusi sebagai aturan main yang tertinggi, tak ada larangan di sana. Misalnya tak ada larangan seorang anak presiden, anak gubernur, anak wali kota tak boleh menjadi pemimpin nasional jika ayah atau ibunya masih menjabat.
"Tak ada larangan itu di Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lain. Yang tak dilarang oleh konstitusi mengapa pula dilarang oleh opini publik?" ucap dia.