Setelah Prabowo Subianto bertemu Megawati, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan komitmen koalisi yang telah dibangun sebelumnya.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
Hal itu diungkapkan Hidayat sebagai respons atas pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (23/7) siang di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Hidayat menegaskan, pertemuan itu tak akan mengubah sikap politik PKS. Menurut mantan Ketua MPR ini, PKS bakal tetap konsisten menjadi oposisi selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seperti yang telah diputuskan Mejelis Syuro.
"PKS menyatakan sampai hari ini kami memegang keputusan Majelis Syuro yaitu kami berada di luar pemerintahan. Kalau kami nanti sendirian, kami tak akan sendirian, umat akan sesama kami di luar pemerintahan," ujarnya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).
Hidayat pun mengatakan, PKS tak akan mengajak partai manapun untuk menjadi oposisi. Sebab baginya, baik di dalam atau pun di luar pemerintahan, sama-sama bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.
"Jadi kami tak perlu mengajak, semua orang mempunyai pengertian yang baik tentang bagaimana Indonesia ke depan, tapi juga harus ditegaskan apakah berada di kabinet maupun di luar kabinet sebenarnya tak ada istilah oposisi ya, apakah di dalam kabinet maupun di luar kabinet, kedua-duanya adalah legal dan konstitusional. Kalau kita masih berpikiran pada Pancasila dan UUD 1945, maka apakah berada di dalam atau luar kabinet semuanya dalam rangka melaksanakan Pancasila, demokrasi yang baik," ujarnya.
Kendati demikian, Hidayat tetap mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Baginya, pertemuan itu telah membuka harapan untuk Indonesia yang lebih baik.
"Kalau itu adalah silaturahim untuk kebaikan bangsa dan negara, ya monggo saja. Tentu kita adalah bangsa yang mengedepankan gotong royong, mengedepankan persatuan Indonesia. Karenanya, semakin banyak silaturahim semacam itu ya tentu diharapkan betul-betul membawa pada perbaikan kebaikan dan harapan-harapan untuk Indonesia lebih baik," ujarnya.
Ingatkan Gerindra
Sementara itu, Hidayat juga mengingatkan Partai Gerindra dan Prabowo agar tetap ingat kepada para pemilihnya. Menurut dia, pemilih Gerindra dan Prabowo sama seperti sikap PKS yang menginginkan untuk berada di barisan oposisi pemerintahan Jokowi-Amin.
Pertemuan antara Prabowo dan Mega menurut Hidayat membuat sinyal kuat Gerindra untuk bergabung ke dalam barisan pemerintah Jokowi-Amin.
"Kami memahami Pak Prabowo pasti mempunyai kapasitas untuk jawab dengan cara yang terbaik. (Prabowo) pasti mempertimbangkan seluruh aspek untuk memutuskan, dan pasti beliau mengetahui bahwa banyak dari pemilih beliau yang berharap agar Pak Prabowo tetap komitmen dengan apa yang menjadi harapan dari para pemilih," kata dia mengingatkan.
Ia pun menyampaikan, sebaiknya pihak Jokowi-Ma'ruf tak perlu melobi partai eks pendukung Prabowo-Sandi untuk masuk ke Koalisi Indonesia Kerja. Sebab menurutnya, partai di KIK sudah cukup banyak, dan akan terlalu gemuk jika ditambah partai eks pendukung Prabowo-Sandi.
"Kami justru menyampaikan sebaiknya pemerintah sekarang ini kan sudah terlalu banyak yang minta untuk jadi menteri. Sudahlah, itu diurusi saja yang dari PSI mengajukan empat nama, NasDem menyampaikan sebelas nama, PPP 15 nama, PKB sepuluh nama (calon menteri). Itu kan sudah banyak sekali, belum lagi PDIP, belum lagi Golkar. Sudahlah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari mencukupi," ujarnya.
Meski demikian, Hidayat menyerahkan sepenuhnya kepada partai eks pendukung Prabowo-Sandi lainnya untuk memutuskan apakah ingin bergabung atau pun di luar pemerintah. Namun, ia menegaskan PKS tetap akan konsisten menjadi oposisi selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Seperti apa yang diputuskan oleh Mejelis Syuro PKS," katanya.
