Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa ke Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9). Menurut Suharso, dirinya dipanggil Jokowi ke Istana terkait pencopotannya dari kursi ketua umum PPP.
"Saya tadi banyak bicara soal itu (pemberhentiannya dari Ketum PPP) dan soal IKN, ya," kata Suharso kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/9).
Suharso tak berbicara banyak mengenai pertemuannya dengan Jokowi. Kendati demikian, ia berjanji akan menyelesaikan baik-baik kisruh yang terjadi di internal PPP.
"Ya, nantilah kita selesaikan baik-baik (permasalahan di PPP), sudah, ya sudah," ucap Suharso.
Untuk informasi, Suharso Monoarfa dicopot dari kursi ketua umum partai berlambang ka'bah melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP beberapa waktu lalu. Pencopotan itu buntut dari pernyataan Suharso mengenai amplop untuk kiai.
Dalam Mukernas PPP, posisi Suharso digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Kepengurusan PPP dibawah komando Mardiono pun telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Tak terima dicopot, Suharso pun melakukan perlawanan balik dengan menggelar rapat harian untuk membatalkan hasil Mukernas PPP. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut, rapat itu dihadiri 26 dari total 46 pengurus harian.
"Ada dokumen dan tanda tangannya kok, saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," kata Tamliha kepada wartawan, Jumat (9/9).
Tamliha mengatakan, rapat itu membahas langkah untuk membatalkan hasil mukernas yang menetapkan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP. Menurutnya, mukernas yang digelar Mardiono tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.
"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," ujarnya.