Presiden Jokowi variabel yang menentukan kepuasan demokrasi

Salah satu variabel yang menentukan puas atau tidak masyarakat terhadap demokrasi adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan, itu terlihat dari bagaimana Presiden meng-handle mereka yang kecewa dengan performa sistem tersebut.

Burhanuddin mencontohkan polemik Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut dia, semestinya Presiden Jokowi memberikan tempat yang sama, baik kelompok pendukung maupun yang kontra.

"Mereka yang kontra pasti punya argumen, harusnya jangan didekati dengan cara-cara yang kurang demokratis. Jadi, ini saatnya Presiden Jokowi untuk mendengar kelompok-kelompok yang tidak setuju," kata Burhanuddin dalam diskusi daring, Minggu (25/10).

Menurut dia, sikap tersebut diperlukan lantaran saat ini Presiden Jokowi terkesan lebih sering berkonsultasi dengan pihak pendukung UU Ciptaker. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat adat yang keberatan sama regulasi sapu jagat.

Burhanuddin berpendapat, memberikan porsi yang sama terhadap kelompok kontra UU Ciptaker penting dilakukan agar ketidakpuasan terhadap proses legislasi dan substansi dapat diminimalisir. Jika kondisi itu terjadi, imbuhnya, efeknya bisa menyasar pada anggapan demokrasi Indonesia.

"Dampaknya mungkin bisa meningkatkan persepsi terkait dengan kondisi demokrasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia, 36% responden menyatakan Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis, merasa tidak ada perubahan 37%, dan menganggap lebih baik 17,7%.

"Sebagai akademisi, kalau sama saja that's fine, minimal tidak berkurang. Tapi kalau ada yang mengatakan kurang demokratis dan proporsinya lebih banyak dari yang mengatakan lebih demokratis, itu sesuatu hal yang (harus) segera diantisipasi," ucap Burhanuddin.

Sisi positif dalam survei tersebut menunjukkan 62,4% responden menyatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Namun, ada 19,3% tidak peduli dengan apa pun sistem yang dianut dan menyatakan dalam keadaan tertentu sistem bukan demokrasi bisa diterima 11,1%.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dan berada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Metode melalui wawancara telepon dengan margin error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kegiatan dilaksanakan pada 24-30 September 2020.