Presiden PKS jelaskan mengenai anak buah kompak walk out

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan aksi walk out yang dilakukan Fraksi PKS DPR merupakan bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat," ucap Syaikhu kepada wartawan, Jakarta, Rabu (7/9).

Fraksi PKS walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9). Sebelum meninggalkan ruang paripurna, seluruh anggota Fraksi PKS DPR tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
 
Menurut Syaikhu, PKS tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM. Ia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak luas di seluruh Indonesia.

"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," ucap Syaikhu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan melakukan walkout.

"Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol.

"Seperti ambil gampangnya saja dgn menaikkan harga BBM. Kesalahan dalam pengelolaan dan pengawasan kok dibebankan ke masyarakat," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (7/9.

Menurut dia, membengkaknya kompensasi subsidi serta kompensasi energi, mestinya bisa pemerintah atasi dengan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM. Alasannya, kata dia, penikmat subsidi energi masih belum tepat sasaran.

"Lebih dari 70% subsidi dinikmati masyarakat yang tidak berhak," ucap anggota Komis II DPR ini.